Setelah pengaduan disampaikan, saya beberapa kali melakukan perbaikan sesuai proses administrasi yang berjalan di DKPP.
Perkara tersebut kemudian dijadwalkan untuk diperiksa dalam persidangan pada 20 Juli 2026. Namun jadwal itu kemudian diubah menjadi 21 Juli 2026.
Pada tanggal 21 Juli 2026 itulah persidangan akhirnya dilaksanakan.
Yang menarik untuk dicatat, persidangan tersebut sekaligus menjadi sidang pertama dan terakhir dalam pemeriksaan pengaduan ini.
Hanya dua hari kemudian, pada 23 Juli 2026, saya selaku Pengadu telah menyerahkan Kesimpulan Pengadu, yang pada pokoknya merangkum pengaduan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, argumentasi, serta alat-alat bukti yang telah saya ajukan.
Setelah itu, perkara memasuki tahap yang sangat penting: pembacaan putusan.
Dari 5 Mei sampai 24 Agustus 2026
Agar publik memperoleh gambaran yang utuh, saya mencatat perjalanan perkara ini sebagai berikut:
5 Mei 2026 — Pengaduan disampaikan kepada DKPP.
20 Juli 2026 — Jadwal awal persidangan namun dirubah menjadi 21 Juli 2026: Persidangan dilaksanakan setelah mengalami perubahan jadwal. Ini sekaligus menjadi sidang pertama dan terakhir.
23 Juli 2026 — Kesimpulan Pengadu disampaikan.
14 Agustus 2026 — Agenda pembacaan putusan yang semula dijadwalkan.
24 Agustus 2026 — Agenda pembacaan putusan setelah mengalami perubahan jadwal.
Artinya, pengaduan yang telah berjalan sejak 5 Mei 2026 akhirnya diperiksa dalam satu kali persidangan pada 21 Juli 2026. Dua hari setelah persidangan, Kesimpulan Pengadu telah diserahkan.
Namun justru ketika perkara telah memasuki tahap pembacaan putusan, terjadi sesuatu yang menurut saya patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan perkara ini.
Dari 14 Agustus Tiba-Tiba Menjadi 24 Agustus
Agenda pembacaan putusan semula dijadwalkan pada 14 Agustus 2026.
Namun dalam hitungan jam, saya memperoleh informasi bahwa agenda tersebut berubah menjadi 24 Agustus 2026.
Artinya, pembacaan putusan bergeser selama 10 hari.
Sebagai Pengadu, tentu saya bertanya:
Apa yang menyebabkan agenda pembacaan putusan yang sudah ditentukan harus berubah secara mendadak dan mundur selama 10 hari?
Penjelasan yang saya terima adalah adanya “agenda Majelis mendesak.”
Saya menghormati penjelasan tersebut. Saya juga memahami bahwa DKPP mempunyai kewenangan mengatur agenda internalnya sendiri.
Tetapi saya juga mempunyai hak untuk mencatat fakta perjalanan perkara yang saya adukan.
Terlebih lagi, perubahan tersebut terjadi bukan ketika perkara masih dalam tahap awal pemeriksaan, melainkan ketika pemeriksaan telah selesai, Kesimpulan Pengadu telah diserahkan sejak 23 Juli 2026, dan perkara tinggal menunggu pembacaan keputusan.
Karena itu, menurut saya wajar apabila muncul pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan pembacaan putusan tersebut harus ditunda selama sepuluh hari.
Saya Tidak Menuduh Ada Intervensi
Pada titik ini saya ingin menyampaikan sesuatu secara terang.
Saya tidak menuduh telah terjadi intervensi terhadap Majelis DKPP.
Sampai tulisan ini dibuat, saya tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa telah terjadi campur tangan terhadap proses pengambilan keputusan.
Karena itu saya tidak akan mengubah sebuah pertanyaan menjadi tuduhan.
Namun sebagai Pengadu, saya juga tidak ingin menyembunyikan kerisauan saya.
Saya tentu berharap bahwa selama rentang waktu tambahan sepuluh hari tersebut tidak terdapat campur tangan atau kepentingan apa pun yang dapat memengaruhi independensi Majelis dalam mengambil keputusan.
Independensi dalam mengambil keputusan merupakan prinsip yang sangat penting dalam institusi yang menjalankan fungsi adjudikatif.
Sebagai pembanding, dalam sistem kekuasaan kehakiman, Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban menjaga kemandirian peradilan dan larangan campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan.
Tentu saya memahami bahwa DKPP bukan badan peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Karena itu, ketentuan tersebut tidak saya gunakan untuk menyamakan DKPP dengan pengadilan, melainkan sebagai pembanding mengenai betapa pentingnya independensi dalam suatu proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan.
Daripada Berspekulasi, Saya Memilih Membuka Bukti
Saya kemudian berpikir:
Apa yang dapat saya lakukan sebagai Pengadu selama menunggu tanggal 24 Agustus 2026?
Saya mempunyai dua pilihan.
Saya dapat menghabiskan sepuluh hari ini untuk berspekulasi mengenai alasan perubahan jadwal tersebut.
Atau saya dapat menggunakan sepuluh hari ini untuk sesuatu yang jauh lebih produktif.
Saya memilih pilihan kedua.
Saya akan membuka Kesimpulan Pengadu dan alat-alat bukti yang saya ajukan kepada publik.
Tujuannya sederhana.
Saya ingin masyarakat mempunyai kesempatan untuk membaca sendiri perkara ini sebelum mengetahui apa keputusan Majelis DKPP.
Dengan demikian, publik tidak perlu percaya kepada saya hanya karena saya adalah Pengadu.
Publik juga tidak perlu mencurigai DKPP hanya karena jadwal pembacaan putusan berubah.
Mari kita membaca dokumen yang sama.
Mari kita melihat bukti yang sama.
Mari kita memahami argumentasi yang sama.
Kemudian mari kita membuat penilaian masing-masing.
Baca Dulu Bukti Pengadu, Baru Tunggu Putusan DKPP
Inilah yang menurut saya menarik dari situasi ini.
Karena pembacaan putusan ditunda sampai 24 Agustus 2026, masyarakat justru mempunyai waktu untuk mempelajari bahan yang sebelumnya berada dalam ruang persidangan.
Saya akan membuka kepada publik, sepanjang dapat dipublikasikan secara sah, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengaduan saya.
Saya juga akan membuka Kesimpulan Pengadu tanggal 23 Juli 2026.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui:
Apa sebenarnya yang saya adukan?
Apa fakta yang saya ajukan?
Apa alat bukti yang saya gunakan?
Apa hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya?
Dan apa kesimpulan yang saya tarik dari seluruh fakta tersebut?
Saya ingin masyarakat melakukan penilaiannya sebelum membaca keputusan DKPP.
Ini penting.
Sebab apabila masyarakat baru membaca bukti setelah mengetahui hasil putusan, penilaiannya berpotensi sudah dipengaruhi oleh hasil akhir perkara.
Sebaliknya, apabila masyarakat terlebih dahulu membaca fakta, argumentasi, dan bukti Pengadu, maka masyarakat dapat membangun penilaiannya sendiri.
Untuk Kesimpulan dan alat bukti silahkan baca dengan mengklik artikel sebelumnya berjudul: Kesimpulan Perkara Nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026
Tanggal 24 Agustus Kita Bandingkan
Setelah keputusan DKPP dibacakan pada 24 Agustus 2026, barulah kita mempunyai dua bahan yang dapat dibandingkan.
Di satu sisi terdapat:
Pengaduan + Fakta Persidangan + Alat Bukti + Kesimpulan Pengadu.
Di sisi lainnya terdapat:
Pertimbangan + Penilaian + Kesimpulan + Putusan Majelis DKPP.
Dari sana masyarakat dapat melihat apakah fakta dan bukti yang sama menghasilkan kesimpulan yang sama atau justru berbeda.
Perbedaan itu sendiri bukan otomatis berarti salah satu pihak melakukan kesalahan.
Hakikat proses pemeriksaan memang memberikan ruang bagi Majelis untuk menilai fakta, alat bukti, serta argumentasi para pihak.
Tetapi bagi saya sebagai peneliti kebijakan publik, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kesimpulan yang dapat ditarik dari fakta dan alat bukti dengan pertimbangan dalam keputusan, maka perbedaan itulah yang justru menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Apakah perbedaannya terletak pada fakta?
Apakah pada penilaian terhadap bukti?
Apakah pada interpretasi norma?
Apakah pada batas kewenangan DKPP?
Ataukah memang terdapat perbedaan perspektif antara pendekatan etik penyelenggara Pemilu, pendekatan hukum, dan pendekatan kebijakan publik?
Semua itu baru dapat dinilai secara adil setelah keputusan dibacakan.
Saya Berharap Kesimpulan Majelis Bertemu dengan Rasa Keadilan Publik
UU Nomor 48 Tahun 2009 memberikan satu prinsip menarik sebagai pembanding. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasannya menyebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Sekali lagi, saya tidak sedang menyatakan bahwa DKPP adalah pengadilan atau bahwa ketentuan tersebut secara otomatis berlaku terhadap DKPP.
Saya mengambil semangat prinsipnya.
Sebuah keputusan institusi publik akan mempunyai legitimasi yang jauh lebih kuat ketika argumentasinya dapat diuji secara rasional oleh masyarakat berdasarkan fakta yang tersedia.
Karena itulah keterbukaan menjadi penting.
Dan justru karena itulah saya memilih membuka bahan-bahan Pengadu sebelum keputusan dibacakan.
Jangan Percaya kepada Saya. Baca Buktinya.
Saya tidak meminta masyarakat mempercayai kesimpulan saya hanya karena saya adalah Pengadu.
Sebaliknya, saya mengatakan:
Jangan percaya kepada Pengadu hanya karena saya yang mengatakan.
Jangan pula mencurigai DKPP hanya karena jadwal pembacaan putusan berubah.
Baca kesimpulannya.
Periksa alat buktinya.
Nilai argumentasinya.
Kemudian tunggu tanggal 24 Agustus 2026.
Setelah keputusan dibacakan, baca pula pertimbangan Majelis.
Barulah kita bandingkan.
Kalau kesimpulan Majelis bertemu dengan fakta, alat bukti, norma, dan rasa keadilan masyarakat, maka kita harus menghormatinya.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, penelitian, dan pembelajaran bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Karena sejak awal, tujuan penelitian dan pengaduan yang saya lakukan bukan semata-mata mengenai satu orang, satu dokumen, satu komisioner, ataupun satu periode Pemilu.
Yang sedang saya dorong adalah perbaikan sistem.
Bagaimana negara memastikan persyaratan calon diperiksa dengan standar yang jelas.
Bagaimana proses verifikasi dan klarifikasi dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana bukti pemeriksaan tersebut diciptakan dan dipelihara.
Dan bagaimana arsip penyelenggaraan Pemilu dapat tetap tersedia sehingga puluhan tahun kemudian negara masih mampu menjelaskan kepada masyarakat: apa yang diperiksa, siapa yang memeriksa, berdasarkan standar apa, dan apa bukti pemeriksaannya.
Itulah substansi kebijakan publik yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar memenangkan sebuah perdebatan.
Sepuluh Hari untuk Mengawasi Bersama
Karena itu, saya tidak memandang perubahan jadwal dari 14 Agustus menjadi 24 Agustus 2026 hanya sebagai penundaan.
Saya akan menggunakan sepuluh hari tersebut sebagai ruang transparansi.
Sepuluh hari untuk membuka bukti.
Sepuluh hari untuk membaca.
Sepuluh hari untuk berdiskusi.
Sepuluh hari untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat membentuk penilaiannya sendiri sebelum mengetahui keputusan Majelis.
Dan pada tanggal 24 Agustus nanti, kita tidak perlu berteriak siapa yang benar dan siapa yang salah.
Kita cukup meletakkan dokumennya berdampingan.
Kesimpulan Pengadu di sebelah kiri.
Keputusan dan pertimbangan DKPP di sebelah kanan.
Lalu biarkan fakta, alat bukti, norma, argumentasi, dan akal sehat berbicara.
Sepuluh hari ke depan bukan waktunya membuat tuduhan.
Sepuluh hari ke depan adalah waktunya membuka bukti dan mengajak publik mengawasi.
Salam Kebijakan.
Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.
Peneliti Kebijakan Publik
