Cari Blog Ini

Selasa, 17 November 2026

RIWAYAT HIDUP SUKET GIBRAN


RIWAYAT HIDUP SUKET GIBRAN

Dari Penerbitan, Penggunaan, Penelitian, Gugatan, hingga Pencabutan dan Peristiwa yang Mengikutinya

Oleh: Bonatua Silalahi
Peneliti Independen Kebijakan Publik

Periode: 6 Agustus 2019 – 16 November 2026

Pendahuluan

Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran Rakabuming Raka memiliki perjalanan administrasi yang panjang. Dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan pejabat publik.

Perjalanan Suket tidak hanya menyangkut penerbitan dan penggunaannya, tetapi juga keterbukaan informasi publik, penelitian ilmiah, pengujian melalui lembaga peradilan, gerakan masyarakat, serta perkembangan politik dan ketatanegaraan.

Grafik “Riwayat Hidup Suket Gibran” memetakan sembilan jalur aktor utama berdasarkan rangkaian peristiwa yang memiliki jejak dokumenter. Namun, di luar jalur tersebut, terdapat sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan lain, baik dalam ranah ilmiah, sosial, hukum, maupun politik.

Untuk memahami keseluruhan peristiwa, riwayat berikut disusun berdasarkan urutan waktu sehingga terlihat bagaimana berbagai kegiatan tersebut muncul, berlangsung secara bersamaan, dan saling beririsan.

1. Tahun 2019–2024: Lahirnya Suket dan Perjalanan Jabatan Gibran

Pada 6 Agustus 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan kronologi dokumen perkara, permohonan dan penerbitan Suket berlangsung pada tanggal yang sama.

Dokumen tersebut berkaitan dengan penilaian kesetaraan pendidikan luar negeri Gibran.

Pada 24 September 2020, KPU Surakarta menetapkan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

Setelah memenangkan pemilihan, Gibran dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021.

Perjalanan jabatan publiknya berlanjut pada tingkat nasional. Pada 25 Oktober 2023, KPU RI menerima pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

Selanjutnya, pada 20 Oktober 2024, Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029.

Dalam periode ini, Suket telah menjadi dokumen yang relevan dengan pembahasan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, penggunaan dokumen dalam pencalonan dan keabsahan dasar penerbitannya merupakan dua persoalan administrasi yang perlu diperiksa secara terpisah.

2. Tahun 2025: Munculnya Gerakan Politik, Penelitian, dan Penelusuran Pendidikan

Pada 26 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) membuat surat yang berisi usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada DPR, MPR, dan DPD pada 2 Juni 2025.

Gerakan FPP-TNI merupakan salah satu contoh kegiatan politik dan ketatanegaraan yang muncul sebelum sengketa mengenai Suket mencapai tahap pengujian melalui sejumlah pengadilan.

Dalil yang dikemukakan dalam gerakan tersebut tidak seluruhnya berfokus pada Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019, melainkan juga menyangkut proses pencalonan dan persoalan konstitusional lainnya.

September 2025: Permohonan informasi publik

Pada 4 September 2025, saya mengajukan permohonan informasi publik kepada KPU Surakarta untuk memperoleh dokumen pencalonan Gibran.

Selanjutnya, pada 23 September 2025, saya mengajukan permohonan informasi mengenai Suket beserta dokumen pendukung penerbitannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikdasmen.

Kedua permohonan tersebut menjadi bagian dari penelitian independen yang saya lakukan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.

November 2025: Penelusuran Roy Suryo, publikasi Rismon, dan dokumen KPU

Pada awal November 2025, kegiatan penelusuran pendidikan Gibran juga dilakukan oleh tokoh lain.

Pada 3 November 2025, media memberitakan penelusuran Roy Suryo ke Sydney, Australia, termasuk keterangannya mengenai kunjungan ke lingkungan University of Technology Sydney (UTS) dan upaya memperoleh informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran di UTS Insearch.

Tanggal tersebut merupakan tanggal pemberitaan yang dapat ditelusuri, sedangkan tanggal pasti kunjungan fisiknya masih memerlukan konfirmasi.

Kemudian, pada 15 November 2025, Rismon Hasiholan Sianipar memublikasikan karya digital berjudul Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA. Publikasi ini menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai riwayat pendidikan Gibran.

Roy Suryo dan Rismon dikenal bersama Tifa dalam kelompok yang populer dengan sebutan RRT (Roy, Rismon, Tifa). Akan tetapi, kegiatan masing-masing tetap perlu dibedakan berdasarkan bukti dan hasil penelusurannya.

Sementara itu, pada 26 November 2025, saya menerima paket dokumen pencalonan Gibran dari KPU Surakarta. Berdasarkan pemeriksaan terhadap paket dokumen yang diberikan, saya mengidentifikasi tidak adanya bukti ijazah SMA dalam dokumen yang saya peroleh.

Temuan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa ijazah tidak pernah ada, melainkan menunjukkan keterbatasan bukti pendidikan yang tersedia dalam paket dokumen yang diserahkan kepada saya.

Pada 29 November 2025, KPU Surakarta memberikan tanggapan tertulis atas keberatan informasi publik.

Dengan demikian, menjelang akhir 2025, terdapat beberapa kegiatan yang berlangsung dalam periode berdekatan: penelusuran Roy Suryo ke Australia, publikasi Rismon, serta penelitian dan permohonan informasi publik yang saya lakukan kepada lembaga negara.

3. Februari–Juni 2026: Gugatan Subhan, Putusan KIP, dan Penelitian Empiris

Pada 19 Februari 2026, Subhan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mempersoalkan Suket Gibran.

Langkah tersebut menandai dimulainya salah satu jalur pengujian administrasi Suket melalui peradilan tata usaha negara.

Pada 11 Maret 2026, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutus sengketa informasi yang saya ajukan terhadap Kemendikdasmen melalui Putusan Nomor 083/X/KIP-PSI/2025.

Dua hari kemudian bukan merupakan kelanjutan langsung dari sengketa tersebut, tetapi terdapat perkembangan penelitian lain yang relevan. Pada 13 Maret 2026, Rismon Sianipar menyatakan perubahan kesimpulan penelitiannya dan rencana menerbitkan buku antitesis untuk mengoreksi karya sebelumnya.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penelitian dan publikasi ilmiah dapat mengalami evaluasi serta perubahan kesimpulan.

Pada 11 April 2026, saya menerbitkan e-Book Ijazah Jokowi Tak Ada, yang juga membahas riwayat pendidikan Gibran sebagai pembanding.

Selanjutnya, pada 16 April 2026, saya memperoleh Suket dari Kemendikdasmen sebagai tindak lanjut Putusan KIP.

Sementara proses penelitian tersebut berlangsung, gugatan Subhan terus berjalan.

Pada 21 Mei 2026, PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.

Pada 26 Mei 2026, saya melakukan penelitian empiris langsung ke Orchid Park Secondary School (OPSS), Singapura, untuk menelusuri informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran.

Penelitian lapangan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam buku kedua saya.

Subhan selanjutnya mengajukan banding pada 29 Mei 2026, menyampaikan memori banding pada 2 Juni 2026, dan perkaranya diregistrasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada 29 Juni 2026.

Pada periode ini terlihat adanya kegiatan yang berlangsung secara paralel, yaitu gugatan Subhan, penyelesaian sengketa informasi publik, publikasi buku, serta penelitian empiris ke Singapura.

4. Juli–September 2026: Gugatan Mercy, Sayembara Denny, dan Permohonan ke MK

Pada 15 Juli 2026, Mercy Toga Kirana mendaftarkan gugatan pembatalan Suket ke PTUN Jakarta.

Dengan demikian, selain gugatan Subhan yang telah memasuki proses banding, terdapat perkara lain yang secara khusus mempersoalkan dokumen administrasi pendidikan Gibran.

Pada 9 Agustus 2026, Denny Indrayana dicatat memulai sayembara pembuktian ijazah SMA atau sederajat Gibran. Sayembara tersebut berlangsung hingga 9 September 2026, sebagaimana dikemukakan dalam materi perkara Mahkamah Konstitusi. Tanggal pembukaan tetap memerlukan pencocokan dengan bukti pengumuman asli.

Sementara itu, pada 12 Agustus 2026, PTTUN menguatkan putusan PTUN dalam perkara Subhan. Subhan kemudian mengajukan kasasi pada 24 Agustus 2026.

Pada 10 September 2026, dua belas pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon terdiri atas sejumlah individu dan unsur organisasi, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Subhan, Bonatua Silalahi, Tiurma M.S. Sihombing, dan pihak lainnya yang tercantum dalam dokumen perkara.

Keterlibatan para pemohon dalam satu perkara konstitusi tidak berarti seluruhnya memiliki kegiatan, pandangan, ataupun strategi politik yang sama di luar proses persidangan.

Pada 22 September 2026, berkas kasasi Subhan dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Menjelang akhir September 2026, setidaknya terdapat tiga jalur hukum yang beririsan, yaitu perkara Subhan di tingkat kasasi, perkara Mercy di PTUN, dan permohonan dua belas pemohon di Mahkamah Konstitusi.

5. Oktober 2026: Putusan MK, Pengaduan ke Polri, Aspirasi Politik, dan Putusan MA

Oktober 2026 menjadi salah satu periode terpadat dalam perjalanan Suket.

Pada 3 Oktober 2026, telah muncul pemberitaan mengenai pengaduan persoalan dokumen pendidikan Gibran kepada Bareskrim Polri oleh kelompok masyarakat yang didampingi advokat Ahmad Khozinudin.

Hal ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa kegiatan pengaduan masyarakat telah muncul sebelum Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026.

6 Oktober: Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam pertimbangan hukum yang menjadi perhatian penelitian ini, Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA.

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Karena itu, perlu dibedakan antara pertimbangan Majelis mengenai kecukupan bukti pendidikan dan amar putusan mengenai dapat atau tidaknya permohonan diperiksa lebih lanjut.

7–13 Oktober: Pengaduan hukum dan penyampaian aspirasi politik

Sehari setelah Putusan MK, pada 7 Oktober 2026, kelompok masyarakat yang didampingi Ahmad Khozinudin kembali menyampaikan pengaduan kepada Bareskrim Polri dengan merujuk pertimbangan Putusan MK.

Pengaduan ini merupakan upaya meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan, bukan bukti bahwa tindak pidana telah terbukti.

Pada 12 Oktober 2026, Ahmad Khozinudin bersama kelompok advokasi mendatangi DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mengenai tindak lanjut Putusan MK.

Kemudian, pada 13 Oktober 2026, kelompok Aliansi Kolektif Sipil (AKSI), yang antara lain melibatkan Ray Rangkuti, Effendi Gazali, Ubaidillah Badrun, Lucius Karus, dan Brahma Aryana, menyampaikan aspirasi kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI.

Mereka mendorong penggunaan hak angket untuk meminta penjelasan mengenai persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

Pada tanggal yang sama, 13 Oktober 2026, saya menerbitkan buku Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, setebal 434 halaman, full color, yang membahas secara khusus perjalanan Suket, pendidikan di OPSS Singapura, UTS Insearch Australia, dan pendidikan tinggi di MDIS.

Dengan demikian, pada 13 Oktober terdapat dua kegiatan berbeda yang beririsan dalam waktu: publikasi penelitian ilmiah dan penyampaian aspirasi politik kepada partai di DPR.

15–30 Oktober: Kelanjutan perkara Subhan dan Mercy

Pada 15 Oktober 2026, Subhan diberitakan menyampaikan Putusan MK kepada Mahkamah Agung untuk menjadi perhatian dalam proses kasasinya. Bukti penerimaan resmi MA masih perlu diperiksa.

Pada 29 Oktober 2026, Mercy bersama tim penasihat hukum yang dipimpin Denny Indrayana melakukan walkout dari persidangan PTUN.

Sehari kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung dicatat mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan Suket melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

Peristiwa ini menandai perkembangan penting dalam jalur pengujian administrasi Suket, yang berbeda dari perkara konstitusi di MK maupun kegiatan aspirasi politik masyarakat.

6. November 2026: Pencabutan Suket dan Perkembangan Ketatanegaraan

Setelah rangkaian putusan pengadilan dan gerakan masyarakat pada Oktober 2026, perkembangan berlanjut pada November.

Pada 10 November 2026, dalam kronologi yang menjadi dasar grafik, Gibran dicatat menyampaikan niat berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pada 11 November 2026, DPR RI dicatat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mengenai persoalan jabatan Wakil Presiden.

Kemudian, pada 12 November 2026, sejumlah peristiwa dicatat berlangsung dalam periode yang berdekatan.

Pertama, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, dan pimpinan MPR menyampaikan keterangan mengenai berhentinya Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Kedua, Kemendikdasmen dicatat mencabut Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 206 Tahun 2026.

Ketiga, perkara Mercy berakhir setelah pencabutan objek sengketa.

Keempat, agenda rapat paripurna DPR terkait HMP dicatat dibatalkan.

Pada periode yang sama, Presiden Prabowo melakukan konsultasi dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD mengenai perkembangan ketatanegaraan.

Selanjutnya, pada 13 November 2026, MPR dicatat mengadakan rapat gabungan mengenai tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pada 16 November 2026, MPR dilaporkan menerima surat Presiden mengenai proses pengisian jabatan tersebut.

Peristiwa-peristiwa ini dicantumkan untuk menggambarkan perkembangan kronologis, tetapi pencabutan Suket, pengunduran diri pejabat negara, dan proses pengisian jabatan harus diperlakukan sebagai tindakan hukum yang berbeda.

Hubungan sebab-akibat di antara peristiwa tersebut tidak dapat disimpulkan hanya karena berlangsung dalam waktu berdekatan. Status hukum masing-masing harus didasarkan pada dokumen dan ketentuan yang berlaku.

7. Mengapa Gerakan Lain Tidak Semuanya Masuk Grafik?

Grafik “Riwayat Hidup Suket Gibran” sengaja dibatasi pada sembilan jalur aktor utama yang memiliki keterlibatan langsung dalam rangkaian administrasi Suket, keterbukaan informasi publik, penelitian, perkara pengadilan, dan perkembangan kelembagaan.

Pembatasan ini bukan berarti mengabaikan peranan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, FPP-TNI, Ahmad Khozinudin, Ray Rangkuti, Effendi Gazali, maupun kelompok masyarakat lainnya.

Mereka memiliki bentuk kegiatan yang berbeda, baik berupa penelitian, publikasi, pengaduan hukum, penyampaian aspirasi, maupun gerakan politik.

Dalam pendekatan Pemetaan Kebijakan Publik, saya membedakan kegiatan tersebut ke dalam empat ranah.

Pertama, kerja ilmiah. Meliputi penelitian dokumen, penelitian lapangan, analisis kebijakan, publikasi buku, pengujian temuan, dan koreksi ilmiah.

Kedua, kerja sosial. Meliputi edukasi masyarakat, diskusi publik, penyebarluasan informasi, serta kegiatan untuk meningkatkan pemahaman publik.

Ketiga, kerja hukum. Meliputi permohonan informasi publik, sengketa informasi, gugatan PTUN, banding, kasasi, permohonan ke MK, serta pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Keempat, kerja politik. Meliputi penggalangan dukungan, tuntutan pergantian pejabat negara, aspirasi kepada partai politik, dan dorongan penggunaan hak konstitusional DPR.

Keempat ranah tersebut dapat saling beririsan. Namun, kesamaan isu tidak berarti seluruh tokoh memiliki tujuan, metode, ataupun hubungan koordinasi yang sama.

Sebagai peneliti independen kebijakan publik, kegiatan saya berfokus pada kerja ilmiah, penggunaan mekanisme hukum sebagai pemohon atau penggugat, serta penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat dan lembaga negara.

Saya membedakan kegiatan tersebut dari kerja politik yang bertujuan menggalang massa, membangun organisasi pergerakan, atau memperjuangkan pergantian pejabat melalui kekuatan politik.

Dengan demikian, grafik utama bukan merupakan daftar seluruh tokoh yang pernah membicarakan ijazah Gibran, melainkan pemetaan kegiatan yang relevan langsung dengan riwayat administrasi Suket dan dapat ditelusuri melalui bukti primer maupun sekunder.

Kegiatan tokoh lainnya tetap menjadi bagian dari narasi sejarah, tetapi tidak seluruhnya harus ditempatkan sebagai jalur tersendiri dalam grafik.

8. Kesimpulan: Pelajaran bagi Kebijakan Publik

Perjalanan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 memperlihatkan bagaimana sebuah dokumen administrasi pendidikan dapat menjadi objek penelitian, sengketa informasi, pengujian peradilan, gerakan masyarakat, dan perdebatan ketatanegaraan.

Sejak diterbitkan pada 6 Agustus 2019, Suket menjadi bagian dari rangkaian pencalonan Gibran dalam jabatan publik. Bertahun-tahun kemudian, dokumen tersebut dipersoalkan melalui mekanisme keterbukaan informasi, penelitian independen, dan jalur hukum.

Pada 2025, kegiatan penelitian dan gerakan masyarakat mulai terlihat semakin beragam. Memasuki 2026, proses tersebut berkembang menjadi sejumlah perkara pengadilan yang berjalan paralel.

Puncaknya, Oktober hingga November 2026 menjadi periode ketika putusan pengadilan, publikasi penelitian, pengaduan masyarakat, aspirasi politik, dan tindakan administrasi pemerintah berlangsung dalam waktu yang berdekatan.

Dalam perspektif kebijakan publik, terdapat empat pelajaran utama:

  1. Transparansi: dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan jabatan publik seharusnya dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

  2. Akuntabilitas: lembaga penerbit dan pengguna dokumen harus mampu menjelaskan kewenangan, prosedur, dan bukti yang menjadi dasar keputusan.

  3. Evaluasi kebijakan: tindakan administrasi perlu dapat diperiksa dan dikoreksi melalui mekanisme pengawasan yang sah.

  4. Kepastian hukum: putusan pengadilan dan tindakan administrasi harus dipahami berdasarkan kewenangan, pertimbangan, serta akibat hukum masing-masing.

Pelajaran terpenting dari riwayat ini adalah bahwa transparansi sejak awal dapat mencegah ketidakpastian administrasi, sengketa berkepanjangan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penelitian kebijakan publik, suatu peristiwa tidak cukup dinilai berdasarkan siapa yang paling keras menyuarakannya atau seberapa besar perhatian masyarakat. Peristiwa harus dipetakan berdasarkan bukti, waktu, kewenangan, proses, dan akibat yang dapat diuji.

Itulah alasan saya menyusun grafik dan narasi “Riwayat Hidup Suket Gibran” sebagai dokumentasi kronologis yang membedakan kerja ilmiah, sosial, hukum, dan politik.


Catatan Metodologis

Kronologi ini menggunakan bukti primer dan sekunder, termasuk surat-menyurat, keputusan administrasi, register perkara, putusan pengadilan, keterangan resmi, publikasi penelitian, serta pemberitaan media.

Peristiwa yang belum memiliki dokumen primer terverifikasi, terutama tanggal kunjungan Roy Suryo, tanggal awal sayembara Denny Indrayana, beberapa pengaduan dan pertemuan politik, serta perkembangan ketatanegaraan November 2026, tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pencantuman suatu peristiwa tidak berarti seluruh dalil pihak terkait telah terbukti. Demikian pula, urutan waktu dan kegiatan yang beririsan tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Salam Kebijakan Publik!

Di mana kepentingan Publik dipertaruhkan, di situ Ahli Kebijakan Publik harus hadir. ✊🇮🇩

Senin, 16 November 2026

Surat Lamaran Menjadi Wapres: Sebuah Satiran Politik

 

Surat Lamaran Menjadi Wapres: Sebuah Satiran Politik

Oleh: Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.
Peneliti Independen | Doktor Kebijakan Publik
16 November 2026

Saya melamar menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat resminya saya tujukan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Apakah saya benar-benar ingin menjadi Wakil Presiden? Apakah saya sedang mencari jabatan politik? Atau apakah surat tersebut merupakan satire?

Jawabannya sederhana: suratnya sungguh-sungguh saya ajukan, tetapi narasinya sengaja saya susun sebagai satire politik.

Melalui surat tersebut, saya ingin mengajak masyarakat merenungkan satu pertanyaan mendasar: apakah hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan benar-benar terbuka bagi seluruh warga negara, atau dalam praktiknya lebih banyak ditentukan oleh akses terhadap kekuasaan?

Menggunakan Hak Konstitusional

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28I ayat (2) mengenai perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Berangkat dari pemberitaan mengenai proses pengisian jabatan Wakil Presiden pada November 2026, saya memutuskan mengajukan surat permohonan secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tentu saya memahami bahwa hak memperoleh kesempatan yang sama bukan berarti Presiden wajib mengusulkan saya atau MPR wajib memilih saya.

Namun, bukankah warga negara juga berhak menyampaikan kesediaannya untuk dipertimbangkan?

Saya memilih menggunakan hak tersebut tanpa harus terlebih dahulu menjadi pengurus partai politik, membentuk organisasi pergerakan, atau menggalang massa.

Saya Hanya Menawarkan Dua Janji

Bagian yang mungkin paling mengundang perhatian dalam surat saya adalah pernyataan bahwa saya tidak menjanjikan tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tidak menjanjikan akan selalu melaksanakan seluruh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara sempurna.

Jangan salah memahami satire tersebut.

Saya sama sekali tidak membenarkan KKN ataupun menganggap AUPB dapat diabaikan. Keduanya sudah menjadi persoalan kewajiban hukum, bukan sesuatu yang perlu dijual sebagai kemurahan hati seorang calon pejabat negara.

Saya justru menawarkan dua komitmen yang dapat diuji oleh masyarakat.

Pertama, TRANSPARANSI.

Saya ingin pemerintahan yang begitu transparan sehingga para tikus penggerogot uang rakyat, sejak kawin, beranak, sampai membangun dinasti keturunannya, seluruh jejak KKN-nya dapat dilihat oleh publik.

Tentu ini merupakan metafora. Yang saya maksud adalah keterbukaan proses kebijakan, penggunaan anggaran, konflik kepentingan, serta pertanggungjawaban pejabat publik sesuai dengan hukum.

Kedua, LOYALITAS.

Saya menawarkan loyalitas kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi, bukan loyalitas buta yang membenarkan setiap tindakan.

Bahkan, saya menyampaikan janji politik pribadi: apabila diusulkan Presiden dan dipilih MPR menjadi Wakil Presiden, saya tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pemilu 2029.

Saya ingin menunjukkan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak harus dipandang sebagai batu loncatan menuju kursi Presiden.

Mengapa Saya Mungkin Tidak Dipilih MPR?

Di sinilah satire politik dalam surat saya menjadi semakin jelas.

Saya menyampaikan lima keadaan yang mungkin kurang menguntungkan bagi saya dalam realitas politik.

Pertama, saya bukan seorang Muslim. Padahal, konstitusi tidak menetapkan agama tertentu sebagai persyaratan menjadi Wakil Presiden.

Kedua, saya bukan pengurus partai politik, bukan anak tokoh berpengaruh, dan bukan keturunan keluarga kaya. Saya tidak mempunyai mesin politik ataupun dinasti kekuasaan.

Ketiga, saya mempunyai kebiasaan memperlihatkan riwayat pendidikan secara terbuka. Saya telah mempublikasikan perjalanan akademik saya hingga memperoleh gelar doktor, mulai dari penerimaan mahasiswa, perkuliahan, ujian, seminar, penelitian, hingga publikasi ilmiah.

Keempat, saya pernah memperjuangkan keterbukaan dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme permohonan informasi publik dan persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Kelima, sejak tesis, disertasi, hingga buku-buku saya, saya terus meneliti fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

Kelima keadaan tersebut saya tuliskan bukan sebagai bukti bahwa MPR pasti akan menolak saya, melainkan sebagai kritik terhadap kemungkinan adanya pertimbangan politik yang tidak selalu berkaitan langsung dengan persyaratan hukum dan kemampuan menjalankan jabatan.

Mengapa Penelitian Fraud Pengadaan Saya Bawa ke Dalam Surat?

Dalam pidato pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, tanggal 11 November 2026, Presiden Prabowo menyampaikan estimasi potensi penghematan belanja barang dan jasa pemerintah hingga 40% melalui konsolidasi pengadaan.

Dengan nilai belanja yang disebut sekitar Rp1.200 triliun, estimasi tersebut setara kurang lebih Rp480 triliun.

Angka itu bukan berarti seluruhnya telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi. Namun, besarnya potensi inefisiensi tersebut memperlihatkan pentingnya pembenahan tata kelola pengadaan pemerintah.

Persoalan inilah yang telah lama menjadi perhatian akademik saya, termasuk dalam buku Pasar PBJ dan Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan.

Bayangkan apabila seorang peneliti yang terbiasa mengkaji fraud pengadaan berada di lingkungan pengambilan keputusan tertinggi negara.

Mungkin saya akan terlalu sering bertanya mengapa barang yang sama dibeli dengan harga berbeda, mengapa suatu kontrak membengkak, mengapa spesifikasi mengarah kepada penyedia tertentu, atau mengapa konflik kepentingan tidak diungkapkan.

Barangkali kebiasaan bertanya tentang uang rakyat itulah yang membuat saya kurang menarik bagi sebagian lingkungan kekuasaan.

Namun, sebagai peneliti Kebijakan Publik, saya memandang transparansi, monitoring, dan evaluasi sebagai instrumen untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar mencari kesalahan seseorang.

Saya Tidak Sedang Membangun Gerakan Politik

Saya perlu menegaskan bahwa kegiatan saya selama ini berada dalam ranah penelitian ilmiah, penggunaan hak hukum sebagai warga negara, serta penyampaian hasil penelitian kepada publik.

Saya tidak sedang mendirikan partai politik, membentuk organisasi pergerakan, ataupun menggalang dukungan massa untuk merebut kekuasaan.

Surat lamaran ini merupakan salah satu cara saya menyampaikan kritik kebijakan melalui satire yang tetap menggunakan saluran resmi negara.

Saya memilih menulis surat kepada Presiden, bukan memasang baliho pencalonan.

Saya memilih mengemukakan argumentasi konstitusional, bukan meminta masyarakat mendukung pencalonan saya.

Dan saya memilih mempublikasikan surat beserta bukti pengirimannya agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung apa yang saya sampaikan.

Surat Resmi, Satire, dan Transparansi

Saya menyadari bahwa sebagian pembaca mungkin akan tersenyum, menganggap surat ini sebagai lelucon, atau mempertanyakan keseriusan saya.

Itu merupakan bagian dari ruang diskusi publik yang saya harapkan.

Namun, satire bukan berarti tidak mempunyai substansi.

Justru melalui satire, saya ingin memperlihatkan jarak antara prinsip konstitusional dan praktik politik yang perlu terus diuji.

Apakah warga negara tanpa partai politik dapat dipertimbangkan untuk jabatan publik?

Apakah latar belakang agama dan keluarga memengaruhi kesempatan seseorang?

Apakah keterbukaan riwayat pendidikan dan kebiasaan mengawasi uang negara dipandang sebagai kelebihan atau justru ketidaknyamanan politik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih penting daripada apakah saya akhirnya diusulkan Presiden atau dipilih MPR.

Saya tidak meminta masyarakat mendukung saya menjadi Wakil Presiden. Saya mengajak masyarakat menguji apakah kesempatan yang sama dalam pemerintahan benar-benar dijalankan sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Bukti Pengiriman dan Isi Surat

Sebagai bagian dari komitmen transparansi, saya mempublikasikan bukti pengiriman surat melalui email kepada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, berikut isi lengkap surat permohonan saya.

Bukti pengiriman email:

Isi lengkap surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia:


Publikasi ini menunjukkan bahwa permohonan tersebut tidak hanya menjadi pernyataan di media sosial, melainkan telah disampaikan melalui saluran korespondensi resmi. 

Surat telah diterima dengan Bukti penerimaan email sebagai berikut.



Penutup

Bagi saya, hasil akhir surat ini bukan semata-mata apakah nama Bonatua Silalahi masuk dalam dua calon yang diusulkan Presiden kepada MPR.

Yang lebih penting adalah bagaimana kita memaknai persamaan hak warga negara, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan akuntabilitas penggunaan kekuasaan.

Apabila surat ini dianggap satire, saya menerimanya.

Apabila surat ini mengundang diskusi tentang hak konstitusional, saya justru berharap demikian.

Dan apabila surat ini mendorong masyarakat membaca kembali UUD 1945 serta memahami mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, maka publikasi ini telah mempunyai manfaat pendidikan politik.

Sebab, kesempatan yang sama dalam pemerintahan seharusnya bukan hanya indah dibaca dalam konstitusi, tetapi juga dapat diuji dalam praktik penyelenggaraan negara.

Salam Kebijakan Publik!

Di mana kepentingan Publik dipertaruhkan, di situ Ahli Kebijakan Publik harus hadir. ✊🇮🇩

Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.
Peneliti Independen | Doktor Kebijakan Publik


Rujukan hukum utama: UUD 1945 Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2); UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

Catatan: Perkembangan pengisian jabatan Wakil Presiden dan angka potensi penghematan PBJ perlu dicocokkan dengan sumber resmi sebelum publikasi akhir.

Senin, 19 Oktober 2026

TEMUAN BARU PASCA PUTUSAN MK: SIAPA YANG MENETAPKAN PENDIDIKAN GIBRAN DI AUSTRALIA SEDERAJAT SMA?

TEMUAN BARU PASCA PUTUSAN MK: SIAPA YANG MENETAPKAN PENDIDIKAN GIBRAN DI AUSTRALIA SEDERAJAT SMA?

Jangan Alihkan Perdebatan ke Sertifikat, Suket, atau PKPU 19/2023! Persoalannya Lebih Mendasar: Pemenuhan Syarat Pendidikan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang dan Konstitusi.

Oleh: Dr. Bonatua Silalahi
Peneliti Perseorangan Independen | Doktor Kebijakan Publik
Penulis Buku IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA


PUTUSAN MK TELAH DIBACAKAN. TETAPI PERTANYAAN PALING MENDASAR JUSTRU BELUM TERJAWAB.

Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Sebagian masyarakat mungkin menganggap polemik pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah selesai. Sebagian lainnya masih memperdebatkan Certificate of Attendance, Surat Keterangan Penyetaraan, dan riwayat pendidikan Gibran di Australia maupun Singapura.

Namun, bagi saya, putusan tersebut justru menjadi titik awal untuk memperdalam persoalan hukum yang lebih mendasar.

Setelah Putusan MK, saya menyelesaikan kajian menyeluruh terhadap persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya hubungan antara istilah tamat, sederajat, kesetaraan, penyetaraan, dan pengakuan pendidikan luar negeri.

Kajian ini merupakan pengembangan dari penelitian empiris yang telah saya susun dalam buku IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA.

Hasil kajian tersebut membawa saya kepada sebuah pertanyaan yang selama ini belum menjadi pusat perdebatan publik:

SIAPA YANG MENETAPKAN PENDIDIKAN GIBRAN DI AUSTRALIA SEDERAJAT DENGAN SMA INDONESIA?

Pertanyaan ini lebih mendasar daripada memperdebatkan apakah sebuah sertifikat telah disetarakan oleh kementerian.

Sebab, sebelum menilai dokumen yang digunakan untuk membuktikan pendidikan seseorang, kita harus terlebih dahulu memahami kualifikasi pendidikan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang.

Dan di sinilah persoalannya dimulai.

BABAK PERTAMA: GIBRAN MASUK KATEGORI YANG MANA?

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.”

Mari kita baca secara perlahan.

Undang-undang menyebut lima kategori pendidikan:

  1. Sekolah Menengah Atas (SMA);

  2. Madrasah Aliyah (MA);

  3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

  4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); atau

  5. Sekolah lain yang sederajat.

Berdasarkan riwayat pendidikan yang digunakan dalam penelitian saya, pendidikan menengah Gibran dikaitkan dengan lembaga pendidikan di Singapura dan Australia, bukan dengan kelulusan dari SMA, MA, SMK, atau MAK Indonesia.

Dengan demikian, apabila pendidikan luar negeri tersebut digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan, maka kategori hukum yang harus diuji adalah:

SEKOLAH LAIN YANG SEDERAJAT.

Sederajat dengan apa? Dengan pendidikan menengah yang dipersyaratkan Pasal 169 huruf r.

Siapa yang menyatakan sederajat?

Apa ukuran kesederajatannya?

Dan di mana dasar hukumnya?

Inilah pertanyaan yang seharusnya menjadi titik awal pemeriksaan.

Bukan langsung melompat kepada nama sertifikat, reputasi lembaga pendidikan luar negeri, atau surat keterangan yang diterbitkan pemerintah.

BABAK KEDUA: JANGAN LOMPATI PENJELASAN PASAL 169 HURUF r!

Penjelasan Pasal 169 huruf r UU Pemilu menyebut bahwa yang dimaksud dengan sekolah lain yang sederajat antara lain:

  1. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

  2. Pondok Pesantren Salafiah;

  3. Sekolah Menengah Theologia Kristen; dan

  4. Sekolah Seminari.

Pendidikan Gibran di Australia bukan salah satu dari empat contoh tersebut.

Namun, undang-undang menggunakan frasa “antara lain”. Artinya, daftar tersebut tidak bersifat tertutup. Masih dimungkinkan pengakuan terhadap jenis pendidikan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Justru karena itulah Penjelasan Pasal 169 huruf r memuat kalimat yang sangat menentukan:

“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perhatikan tiga unsur penting dalam kalimat tersebut.

Pertama, ada kesederajatan pendidikan yang harus dinilai.

Kedua, ada pemerintah atau pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan.

Ketiga, penetapan tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kesederajatan pendidikan tidak cukup disimpulkan hanya karena suatu program berlangsung selama beberapa tahun, disebut Grade 12, atau berasal dari lembaga pendidikan luar negeri.

Harus dapat dijelaskan bagaimana kualifikasi tersebut diakui menurut hukum Indonesia.

Dalam penelusuran terhadap berbagai dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), saya belum menemukan ketentuan yang secara spesifik menetapkan program pendidikan UTS Insearch yang ditempuh Gibran sebagai pendidikan sederajat SMA Indonesia.

Saya tidak menyatakan bahwa tidak ditemukannya dokumen tersebut membuktikan penetapannya pasti tidak ada. Pengakuan pendidikan asing mungkin didasarkan pada ketentuan umum dan keputusan individual.

Namun, jika demikian, pemerintah perlu menunjukkan dasar kewenangan, standar penilaian, dan instrumen pengakuan yang digunakan.

Pertanyaannya sederhana:

JIKA MEMANG SEDERAJAT, TUNJUKKAN DASAR HUKUM KESEDERAJATANNYA!

BABAK KETIGA: TERNYATA INDONESIA PUNYA CONTOH NYATA — PAKET C!

Sekarang mari kita ajukan pertanyaan berikutnya.

ADAKAH CONTOH PENDIDIKAN YANG SECARA JELAS DIAKUI SEDERAJAT DENGAN SMA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Jawabannya:

ADA. PAKET C!

Paket C bukan SMA formal.

Pesertanya tidak harus mengikuti proses pendidikan yang identik dengan siswa SMA.

Tetapi hasil pendidikan Paket C dapat diakui setara dengan pendidikan SMA.

Mengapa?

Karena negara telah membangun dasar hukumnya.

Dasar pertama: UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas membedakan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 26 ayat (3) memasukkan pendidikan kesetaraan dalam lingkup pendidikan nonformal.

Lebih penting lagi, Penjelasan Pasal 18 ayat (3) secara eksplisit menyebut program seperti Paket C sebagai pendidikan yang sederajat dengan SMA atau MA.

Inilah contoh pengakuan kesederajatan yang dapat ditelusuri langsung ke undang-undang.

Dasar kedua: Kesetaraan harus melalui penilaian

Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas mengatur bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah, dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Artinya, kesetaraan tidak cukup hanya dinyatakan secara sepihak.

Ada hasil pendidikan yang dinilai.

Ada lembaga yang berwenang.

Ada standar yang digunakan.

Dan ada mekanisme pengakuan.

Inilah contoh bagaimana negara membangun kesederajatan pendidikan melalui instrumen hukum yang dapat ditelusuri.

Dasar ketiga: PP Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, mengatur pendidikan kesetaraan.

Pasal 114 mengatur Paket C sebagai pendidikan menengah umum melalui jalur nonformal.

Pasal 115 mengatur mekanisme pengakuan kesetaraan hasil pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Jadi, Paket C bukan sekadar sebutan.

ADA UNDANG-UNDANGNYA. ADA PERATURAN PEMERINTAHNYA. ADA STANDAR PENDIDIKANNYA. ADA MEKANISME PENILAIAN DAN KELULUSANNYA.

Bahkan lulusan SMP atau Paket B dapat mengikuti Paket C!

Ini fakta yang penting diketahui masyarakat.

Berdasarkan Pasal 114 PP Nomor 17 Tahun 2010, jalur masuk Paket C mencakup lulusan SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.

Artinya, seseorang yang telah lulus SMP dapat melanjutkan pendidikan melalui Paket C.

Begitu pula seseorang yang telah lulus Paket B, yaitu program pendidikan kesetaraan jenjang SMP/MTs.

Alurnya jelas:

LULUS SMP/MTs/PAKET B → MENGIKUTI PAKET C → MEMENUHI SYARAT KELULUSAN → MEMPEROLEH IJAZAH PAKET C.

Perhatikan: mengikuti Paket C tidak otomatis berarti telah lulus Paket C.

Ada proses pendidikan dan ketentuan kelulusan yang harus dipenuhi.

Dari sini kita dapat melihat bahwa negara mengakui kesederajatan bukan semata-mata berdasarkan nama lembaga atau lama seseorang mengikuti pendidikan, melainkan berdasarkan hasil pendidikan yang memenuhi ketentuan.

Lalu, saya ingin bertanya:

JIKA PAKET C SAJA MEMILIKI DASAR KESEDERAJATAN YANG DAPAT DITUNJUKKAN MELALUI UU DAN PP, APA DASAR HUKUM PENGAKUAN PROGRAM PENDIDIKAN GIBRAN DI AUSTRALIA?

Saya tidak mengatakan bahwa lulusan luar negeri harus mengambil Paket C.

Penyetaraan pendidikan luar negeri mempunyai mekanisme tersendiri.

Tetapi mekanisme tersebut tetap harus mempunyai dasar hukum, objek penilaian, dan hasil pengakuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BABAK KEEMPAT: JANGAN GIRING PERDEBATAN KE PKPU 19/2023!

Ada satu hal yang perlu saya tegaskan agar masyarakat tidak kehilangan arah dalam memahami persoalan ini.

JANGAN ALIHKAN PERDEBATAN KE PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023, APALAGI HANYA BERPUTAR PADA PASAL 18 AYAT (3)!

Mengapa?

Karena persoalan yang sedang saya kaji bukan pertama-tama mengenai bagaimana KPU menerima, memeriksa, atau memverifikasi dokumen pencalonan.

Persoalannya jauh lebih mendasar: apa yang dimaksud dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sekolah lain yang sederajat menurut Pasal 169 huruf r UU Pemilu?

Ini adalah pertanyaan mengenai makna dan pemenuhan norma undang-undang.

Pasal 169 huruf r merupakan norma persyaratan substantif calon presiden dan calon wakil presiden.

Penjelasannya menegaskan bahwa kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pertanyaan pertama bukan apakah KPU menerima suatu surat.

Bukan pula apakah suatu dokumen dianggap memenuhi ketentuan administratif dalam PKPU.

Pertanyaan pertama adalah:

APAKAH KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIJADIKAN DASAR PENCALONAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG?

Undang-undang tidak boleh dikalahkan oleh peraturan pelaksana

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, undang-undang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada peraturan KPU.

Prinsip ini harus dibaca bersama UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

PKPU merupakan peraturan pelaksana yang keberlakuan dan materi muatannya harus berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Karena itu, PKPU tidak dapat secara sah mengubah makna persyaratan pendidikan yang telah ditetapkan UU Pemilu.

Jika undang-undang mensyaratkan TAMAT SMA ATAU SEDERAJAT, maka peraturan pelaksana tidak boleh mengubahnya menjadi cukup memiliki pengetahuan yang dinilai setara, tanpa dasar pengakuan kualifikasi dan kelulusan yang memadai.

Begitu pula, penerimaan dokumen oleh KPU tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban untuk memastikan bahwa persyaratan substantif undang-undang telah dipenuhi.

Mengapa Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 bukan titik awal?

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu dibaca dalam konteks pengaturan dokumen persyaratan pencalonan dan ketentuan teknis pelaksanaannya.

Ketentuan tersebut tetap relevan untuk memeriksa bagaimana KPU melaksanakan kewajibannya.

Namun, ketentuan teknis tersebut bukan sumber utama untuk menentukan makna persyaratan pendidikan minimum.

Sumber utamanya tetap Pasal 169 huruf r UU Pemilu beserta Penjelasannya.

Karena itu, jika dalam perdebatan publik seseorang langsung mengarahkan pembahasan kepada PKPU 19/2023, saya ingin mengembalikannya kepada pertanyaan awal:

SEBELUM MEMBAHAS CARA KPU MENERIMA DOKUMEN, TUNJUKKAN DAHULU DASAR HUKUM KESEDERAJATAN PENDIDIKANNYA!

Jangan membalik urutan penalaran hukum.

Peraturan teknis harus melaksanakan norma undang-undang, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan mengenai pemenuhan norma tersebut.

Persoalan ini juga mempunyai dimensi konstitusional

Pasal 6 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan demikian, persyaratan pendidikan yang ditetapkan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan bagian dari pengaturan persyaratan jabatan konstitusional yang didelegasikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang.

Ini tidak berarti setiap perbedaan penafsiran administratif otomatis merupakan pelanggaran konstitusi.

Tetapi persoalan pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden jelas mempunyai dimensi konstitusional karena menyangkut pelaksanaan ketentuan undang-undang yang diperintahkan oleh konstitusi.

JADI, INI BUKAN SEKADAR PERDEBATAN TEKNIS PKPU. INI ADALAH PENGUJIAN PEMENUHAN NORMA UNDANG-UNDANG DALAM PENCALONAN PEJABAT KONSTITUSIONAL.

Saya tidak menolak pembahasan PKPU 19/2023.

Saya hanya menolak apabila pembahasan PKPU digunakan untuk menghindari pertanyaan hukum yang lebih mendasar.

Urutan pengujiannya harus jelas:

UUD 1945 → UU PEMILU PASAL 169 HURUF r BESERTA PENJELASANNYA → DASAR HUKUM PENGAKUAN KESEDERAJATAN PENDIDIKAN → PEMBUKTIAN KELULUSAN → PELAKSANAAN TEKNIS OLEH KPU.

Jika urutan ini dibalik, publik berisiko hanya memperdebatkan apakah berkas telah diterima, tanpa pernah mendapatkan jawaban apakah kualifikasi pendidikan yang dibuktikan berkas tersebut memang memenuhi persyaratan undang-undang.

JANGAN GUNAKAN PERATURAN TEKNIS UNTUK MENGHINDARI PERTANYAAN SUBSTANTIF!

BABAK KELIMA: APEL DAN JERUK — SAMA-SAMA BUAH, TETAPI TIDAK OTOMATIS SEDERAJAT

Sekarang bayangkan sebuah apel dan sebuah jeruk.

Keduanya merupakan buah.

Keduanya mengandung vitamin.

Bahkan keduanya dapat memiliki berat yang sama.

Tetapi berat yang sama tidak menjadikan apel sebagai jeruk.

Demikian pula pendidikan.

Dua program pendidikan dapat sama-sama berlangsung selama beberapa tahun.

Keduanya dapat mengajarkan matematika, fisika, kimia, ekonomi, atau keterampilan tertentu.

Namun, kesamaan beberapa unsur tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa keduanya mempunyai status kelulusan yang sederajat menurut hukum Indonesia.

Pendidikan Indonesia mempunyai tujuan dan standar nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas beserta peraturan pelaksananya.

Pasal 3 UU Sisdiknas mengatur tujuan pendidikan nasional, antara lain pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta pengembangan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 37 juga menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari muatan kurikulum yang diwajibkan pada jenjang pendidikan yang diaturnya.

Dalam kerangka kurikulum nasional, terdapat pula muatan sejarah Indonesia dan pembelajaran mengenai kehidupan berbangsa.

Ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan teknis.

Ada dimensi pembentukan karakter dan kewarganegaraan.

Pertanyaan saya:

KETIKA PEMERINTAH MENYATAKAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI SEDERAJAT DENGAN SMA INDONESIA, BAGAIMANA STANDAR PEMBANDINGNYA DITENTUKAN?

Apakah cukup membandingkan jumlah tahun belajar?

Apakah cukup membandingkan kemampuan matematika dan bahasa Inggris?

Bagaimana dengan perbedaan struktur pendidikan, capaian pembelajaran, dan kualifikasi kelulusan?

Bagaimana pemerintah memperhitungkan perbedaan muatan pendidikan nasional?

Saya tidak mengatakan bahwa setiap sekolah Australia wajib menyelenggarakan ujian PPKn atau Sejarah Indonesia yang sama dengan sekolah Indonesia.

Tetapi perbedaan sistem pendidikan tersebut menuntut penjelasan tentang metode pengakuan kesederajatan.

Jika hasilnya dinyatakan sederajat, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kesederajatan itu dinilai.

BABAK KEENAM: PELAJARAN DARI MATEMATIKA — PENYEBUT HARUS DAPAT DIBANDINGKAN

Mari kita gunakan analogi matematika.

Dalam operasi pecahan, kita mengetahui bahwa:

1/2 = 2/4

Angkanya berbeda, tetapi nilainya setara.

Mengapa?

Karena ada kaidah yang dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraannya.

Ketika menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda, kita mencari penyebut bersama agar perhitungannya dapat dilakukan secara benar.

Pendidikan juga memerlukan dasar pembanding ketika dua sistem yang berbeda hendak dinyatakan sederajat.

Pendidikan Indonesia dan pendidikan Australia tidak harus sama persis.

Namun, harus ada standar yang menjelaskan mengapa suatu kualifikasi pendidikan asing dapat diakui setara dengan kualifikasi pendidikan Indonesia.

Tidak cukup hanya menyatakan hasilnya setara. Kita juga perlu mengetahui dasar penilaiannya.

Paket C memberikan contoh bagaimana pendidikan dengan jalur berbeda dapat memperoleh pengakuan kesetaraan melalui kerangka hukum nasional.

Bagaimana dengan program pendidikan luar negeri yang digunakan untuk memenuhi persyaratan calon wakil presiden?

Itulah persoalan yang saya minta dijelaskan.

BABAK KETUJUH: JANGAN SERET DIASPORA KE DALAM PERDEBATAN YANG SALAH

Saya ingin menegaskan satu hal.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan pendidikan Australia, Singapura, atau negara lain.

Saya juga tidak sedang mempersoalkan kemampuan akademik masyarakat Indonesia yang belajar di luar negeri.

Banyak diaspora Indonesia mempunyai prestasi luar biasa dan memberikan kontribusi penting bagi bangsa.

Tetapi kita harus membedakan antara kualitas pendidikan dan pemenuhan persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik.

Seseorang dapat memiliki kemampuan akademik yang sangat baik, tetapi tetap harus membuktikan persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Karena itu, jangan mengubah pertanyaan mengenai dasar hukum kesederajatan menjadi perdebatan emosional tentang apakah lulusan luar negeri lebih hebat daripada lulusan dalam negeri.

Ini bukan soal siapa yang lebih pintar.

Ini bukan soal pendidikan Australia melawan pendidikan Indonesia.

Ini juga bukan soal menghargai atau tidak menghargai diaspora.

INI SOAL KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMILU.

Ketika negara menetapkan persyaratan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden, setiap orang yang mencalonkan diri harus dinilai berdasarkan standar hukum yang sama.

Tidak boleh ada standar yang berubah hanya karena seseorang memiliki kedudukan politik tertentu.

BABAK KEDELAPAN: LIMA PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB PEMERINTAH

Dari kajian pasca Putusan MK tersebut, saya mengajukan lima pertanyaan utama.

PERTAMA — DASAR HUKUM

Peraturan atau keputusan apa yang menjadi dasar pengakuan program pendidikan Gibran di Australia sebagai pendidikan sederajat SMA/SMK Indonesia?

KEDUA — KEWENANGAN

Instansi mana yang berwenang menetapkan kesederajatan tersebut, dan melalui mekanisme hukum apa kewenangan itu dilaksanakan?

KETIGA — OBJEK PENGAKUAN

Apakah yang dinilai dan diakui: lembaga pendidikan, program pendidikan, jenjang, hasil belajar, atau kualifikasi kelulusan individual?

KEEMPAT — STANDAR PEMBANDING

Bagaimana pemerintah membandingkan pendidikan luar negeri tersebut dengan standar pendidikan menengah Indonesia, termasuk perbedaan kurikulum, kompetensi, dan capaian pembelajaran?

KELIMA — HUBUNGAN DENGAN UU PEMILU

Bagaimana hasil pengakuan tersebut digunakan untuk memastikan pemenuhan persyaratan tamat SMA atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf r UU Pemilu?

Kelima pertanyaan ini harus dijawab sebelum perdebatan diarahkan kepada penilaian atas dokumen pembuktian individual.

Karena persoalan yang sedang diuji bukan hanya keberadaan sebuah surat.

Persoalannya adalah apakah dasar hukum pengakuan kualifikasi pendidikan yang dibuktikan surat tersebut benar-benar sesuai dengan persyaratan UU Pemilu.

PENUTUP: JANGAN MULAI DARI SURAT, MULAILAH DARI UNDANG-UNDANG!

Saya telah menyelesaikan penelitian mengenai dokumen pendidikan Gibran yang dituangkan dalam buku IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA.

Setelah Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026, saya kembali memperdalam kajian terhadap norma persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.

Kajian lanjutan tersebut mengarahkan perhatian saya kepada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perdebatan sertifikat dan Surat Keterangan Penyetaraan.

Apa dasar hukum yang digunakan untuk mengakui program pendidikan Gibran di Australia sebagai sederajat dengan SMA Indonesia?

Paket C memperlihatkan bahwa pengakuan kesederajatan pendidikan dapat ditelusuri melalui UU Sisdiknas, peraturan pemerintah, standar pendidikan, dan ketentuan kelulusan.

Sementara itu, berdasarkan cakupan penelusuran hukum yang telah saya lakukan, dasar penetapan kesederajatan yang secara spesifik menjelaskan program pendidikan Gibran di UTS Insearch masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Kesimpulan ini bukan putusan bahwa seluruh pendidikan Australia tidak diakui.

Bukan pula pernyataan bahwa MK telah membatalkan pencalonan Gibran.

Ini adalah pertanyaan hukum dan kebijakan publik yang belum dapat saya jawab secara tuntas dari dokumen yang tersedia dalam penelitian.

Karena itu, saya mengundang pemerintah, KPU, akademisi, pakar pendidikan, dan ahli hukum untuk menguji persoalan ini secara terbuka.

Saya juga siap mendiskusikannya dalam forum televisi, dialog publik, maupun podcast berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian.

JANGAN ALIHKAN PERTANYAAN TENTANG KESEDERAJATAN MENJADI SEKADAR PERDEBATAN SERTIFIKAT.

JANGAN GANTI PERSYARATAN HUKUM DENGAN PERDEBATAN TENTANG REPUTASI PENDIDIKAN LUAR NEGERI.

JANGAN GUNAKAN PKPU UNTUK MENGHINDARI PERTANYAAN TENTANG PEMENUHAN NORMA UNDANG-UNDANG.

DAN JANGAN MEMINTA PUBLIK MENERIMA SEBUAH KESIMPULAN ADMINISTRATIF TANPA KESEMPATAN MEMERIKSA DASAR HUKUMNYA.

Sebab pertanyaan terpentingnya tetap satu:

SIAPA YANG MENETAPKAN PENDIDIKAN GIBRAN DI AUSTRALIA SEDERAJAT SMA?

Jika dasar hukumnya ada, tunjukkan.

Jika standarnya telah diterapkan, jelaskan.

Jika pengakuannya dapat dipertanggungjawabkan, buka dasar penilaiannya kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Karena dalam negara hukum, kesederajatan pendidikan bukan sekadar persoalan pendapat. Kesederajatan harus mempunyai dasar yang dapat diuji.


ARTIKEL INI BARU MEMBUKA SATU PINTU: TEMUKAN PENELITIAN LEBIH LENGKAP DALAM BUKU SAYA

Pertanyaan mengenai siapa yang menetapkan pendidikan Gibran di Australia sederajat SMA hanyalah salah satu pintu masuk untuk memahami persoalan yang lebih luas.

Di balik satu pertanyaan tersebut, masih terdapat rangkaian dokumen, peristiwa, ketentuan hukum, dan temuan penelitian lain yang layak diketahui publik.

Bagaimana sebenarnya riwayat pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran?

Dokumen pendidikan apa yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan?

Apa perbedaan antara telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang diakui sederajat?

Bagaimana proses verifikasi dan klarifikasi dokumen pendidikan dilakukan oleh lembaga yang berwenang?

Apa yang terungkap melalui permohonan informasi publik, persidangan Komisi Informasi, dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi?

Dan mengapa pengakuan administratif terhadap suatu dokumen masih perlu dibedakan dari pembuktian substantif mengenai pemenuhan persyaratan undang-undang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mungkin dibahas secara memadai hanya dalam satu artikel.

Karena itu, saya mengajak para jurnalis, presenter, pimpinan redaksi, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat untuk membaca penelitian yang lebih lengkap dalam buku saya:

IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku pertama saya, IJAZAH JOKOWI TAK ADA: Belum Diautentikasi, Tidak Diklarifikasi, Hanya Diverifikasi.

Dalam buku kedua, saya mengembangkan penelitian empiris mengenai pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam konteks pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik, keterbukaan informasi, pengelolaan dokumen negara, serta implementasi kebijakan pendidikan dan pemilihan umum.

Pembahasannya mencakup riwayat pendidikan di Singapura dan Australia, dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri, proses permohonan informasi publik, verifikasi dokumen pencalonan, perbandingan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Buku ini juga menguraikan perbedaan antara kesederajatan, penyetaraan, dan pembuktian kelulusan; termasuk kemungkinan jalur pendidikan kesetaraan Paket C sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Pembaca dapat mengikuti bagaimana pertanyaan penelitian dibangun, bagaimana dokumen diperoleh, bagaimana berbagai sumber dibandingkan, dan bagaimana kesimpulan dirumuskan berdasarkan bukti yang tersedia.

Bagi para jurnalis dan pengelola program televisi maupun podcast, buku ini dapat menjadi bahan untuk menemukan sudut pemberitaan, pertanyaan wawancara, dan topik diskusi lanjutan yang belum banyak memperoleh perhatian publik.

Saya tidak meminta pembaca menerima seluruh pandangan saya begitu saja.

Sebaliknya, saya mengundang pembaca untuk memeriksa rujukan, menilai argumentasi, dan menguji kesimpulan penelitian secara terbuka.

BACA CONTOH BUKU ATAU DAPATKAN E-BOOK MELALUI GOOGLE PLAY BOOKS

E-book IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA tersedia di Google Play Books. Pembaca dapat melihat contoh isi buku yang disediakan pada halaman penjualan sebelum memutuskan untuk membelinya.

Tautan resmi:

https://play.google.com/store/books/details?id=jnQaEgAAQBAJ

Artikel ini adalah undangan untuk mulai bertanya. Buku ini menyediakan ruang yang jauh lebih luas untuk menelusuri bukti, menemukan persoalan lain, dan menguji jawaban-jawabannya.

Saya berharap penelitian ini dapat memperkaya diskusi publik, meningkatkan kualitas verifikasi dokumen pejabat negara, dan mendorong perbaikan kebijakan yang menjamin setiap persyaratan hukum dilaksanakan secara konsisten, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.


Dr. Bonatua Silalahi
Peneliti Perseorangan Independen
Doktor Kebijakan Publik
Penulis IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA

Scopus ID: 58787855000
ORCID: 0009-0007-6284-4830

Salam Kebijakan Publik!

Di mana kepentingan Publik dipertaruhkan, di situ Ahli Kebijakan Publik harus hadir. ✊🇮🇩


RUJUKAN HUKUM DAN PENELITIAN

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 ayat (2).

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf r beserta Penjelasannya dan Pasal 227 huruf l.

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 35, dan Pasal 37.

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 beserta perubahan yang berlaku pada periode terkait mengenai Standar Nasional Pendidikan.

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 mengenai pengesahan dokumen pendidikan dan penerbitan surat keterangan penyetaraan.

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

  9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

  10. Bonatua Silalahi, IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA, versi V2-24, khususnya kajian pendidikan SMA/sederajat, pendidikan kesetaraan, penyetaraan pendidikan luar negeri, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Postingan Populer