RIWAYAT HIDUP SUKET GIBRAN
Dari Penerbitan, Penggunaan, Penelitian, Gugatan, hingga Pencabutan dan Peristiwa yang Mengikutinya
Oleh: Bonatua Silalahi
Peneliti Independen Kebijakan Publik
Periode: 6 Agustus 2019 – 16 November 2026
Pendahuluan
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran Rakabuming Raka memiliki perjalanan administrasi yang panjang. Dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan pejabat publik.
Perjalanan Suket tidak hanya menyangkut penerbitan dan penggunaannya, tetapi juga keterbukaan informasi publik, penelitian ilmiah, pengujian melalui lembaga peradilan, gerakan masyarakat, serta perkembangan politik dan ketatanegaraan.
Grafik “Riwayat Hidup Suket Gibran” memetakan sembilan jalur aktor utama berdasarkan rangkaian peristiwa yang memiliki jejak dokumenter. Namun, di luar jalur tersebut, terdapat sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan lain, baik dalam ranah ilmiah, sosial, hukum, maupun politik.
Untuk memahami keseluruhan peristiwa, riwayat berikut disusun berdasarkan urutan waktu sehingga terlihat bagaimana berbagai kegiatan tersebut muncul, berlangsung secara bersamaan, dan saling beririsan.
1. Tahun 2019–2024: Lahirnya Suket dan Perjalanan Jabatan Gibran
Pada 6 Agustus 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan kronologi dokumen perkara, permohonan dan penerbitan Suket berlangsung pada tanggal yang sama.
Dokumen tersebut berkaitan dengan penilaian kesetaraan pendidikan luar negeri Gibran.
Pada 24 September 2020, KPU Surakarta menetapkan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
Setelah memenangkan pemilihan, Gibran dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021.
Perjalanan jabatan publiknya berlanjut pada tingkat nasional. Pada 25 Oktober 2023, KPU RI menerima pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.
Selanjutnya, pada 20 Oktober 2024, Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029.
Dalam periode ini, Suket telah menjadi dokumen yang relevan dengan pembahasan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, penggunaan dokumen dalam pencalonan dan keabsahan dasar penerbitannya merupakan dua persoalan administrasi yang perlu diperiksa secara terpisah.
2. Tahun 2025: Munculnya Gerakan Politik, Penelitian, dan Penelusuran Pendidikan
Pada 26 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) membuat surat yang berisi usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada DPR, MPR, dan DPD pada 2 Juni 2025.
Gerakan FPP-TNI merupakan salah satu contoh kegiatan politik dan ketatanegaraan yang muncul sebelum sengketa mengenai Suket mencapai tahap pengujian melalui sejumlah pengadilan.
Dalil yang dikemukakan dalam gerakan tersebut tidak seluruhnya berfokus pada Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019, melainkan juga menyangkut proses pencalonan dan persoalan konstitusional lainnya.
September 2025: Permohonan informasi publik
Pada 4 September 2025, saya mengajukan permohonan informasi publik kepada KPU Surakarta untuk memperoleh dokumen pencalonan Gibran.
Selanjutnya, pada 23 September 2025, saya mengajukan permohonan informasi mengenai Suket beserta dokumen pendukung penerbitannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikdasmen.
Kedua permohonan tersebut menjadi bagian dari penelitian independen yang saya lakukan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.
November 2025: Penelusuran Roy Suryo, publikasi Rismon, dan dokumen KPU
Pada awal November 2025, kegiatan penelusuran pendidikan Gibran juga dilakukan oleh tokoh lain.
Pada 3 November 2025, media memberitakan penelusuran Roy Suryo ke Sydney, Australia, termasuk keterangannya mengenai kunjungan ke lingkungan University of Technology Sydney (UTS) dan upaya memperoleh informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran di UTS Insearch.
Tanggal tersebut merupakan tanggal pemberitaan yang dapat ditelusuri, sedangkan tanggal pasti kunjungan fisiknya masih memerlukan konfirmasi.
Kemudian, pada 15 November 2025, Rismon Hasiholan Sianipar memublikasikan karya digital berjudul Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA. Publikasi ini menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai riwayat pendidikan Gibran.
Roy Suryo dan Rismon dikenal bersama Tifa dalam kelompok yang populer dengan sebutan RRT (Roy, Rismon, Tifa). Akan tetapi, kegiatan masing-masing tetap perlu dibedakan berdasarkan bukti dan hasil penelusurannya.
Sementara itu, pada 26 November 2025, saya menerima paket dokumen pencalonan Gibran dari KPU Surakarta. Berdasarkan pemeriksaan terhadap paket dokumen yang diberikan, saya mengidentifikasi tidak adanya bukti ijazah SMA dalam dokumen yang saya peroleh.
Temuan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa ijazah tidak pernah ada, melainkan menunjukkan keterbatasan bukti pendidikan yang tersedia dalam paket dokumen yang diserahkan kepada saya.
Pada 29 November 2025, KPU Surakarta memberikan tanggapan tertulis atas keberatan informasi publik.
Dengan demikian, menjelang akhir 2025, terdapat beberapa kegiatan yang berlangsung dalam periode berdekatan: penelusuran Roy Suryo ke Australia, publikasi Rismon, serta penelitian dan permohonan informasi publik yang saya lakukan kepada lembaga negara.
3. Februari–Juni 2026: Gugatan Subhan, Putusan KIP, dan Penelitian Empiris
Pada 19 Februari 2026, Subhan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mempersoalkan Suket Gibran.
Langkah tersebut menandai dimulainya salah satu jalur pengujian administrasi Suket melalui peradilan tata usaha negara.
Pada 11 Maret 2026, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutus sengketa informasi yang saya ajukan terhadap Kemendikdasmen melalui Putusan Nomor 083/X/KIP-PSI/2025.
Dua hari kemudian bukan merupakan kelanjutan langsung dari sengketa tersebut, tetapi terdapat perkembangan penelitian lain yang relevan. Pada 13 Maret 2026, Rismon Sianipar menyatakan perubahan kesimpulan penelitiannya dan rencana menerbitkan buku antitesis untuk mengoreksi karya sebelumnya.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa penelitian dan publikasi ilmiah dapat mengalami evaluasi serta perubahan kesimpulan.
Pada 11 April 2026, saya menerbitkan e-Book Ijazah Jokowi Tak Ada, yang juga membahas riwayat pendidikan Gibran sebagai pembanding.
Selanjutnya, pada 16 April 2026, saya memperoleh Suket dari Kemendikdasmen sebagai tindak lanjut Putusan KIP.
Sementara proses penelitian tersebut berlangsung, gugatan Subhan terus berjalan.
Pada 21 Mei 2026, PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.
Pada 26 Mei 2026, saya melakukan penelitian empiris langsung ke Orchid Park Secondary School (OPSS), Singapura, untuk menelusuri informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran.
Penelitian lapangan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam buku kedua saya.
Subhan selanjutnya mengajukan banding pada 29 Mei 2026, menyampaikan memori banding pada 2 Juni 2026, dan perkaranya diregistrasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada 29 Juni 2026.
Pada periode ini terlihat adanya kegiatan yang berlangsung secara paralel, yaitu gugatan Subhan, penyelesaian sengketa informasi publik, publikasi buku, serta penelitian empiris ke Singapura.
4. Juli–September 2026: Gugatan Mercy, Sayembara Denny, dan Permohonan ke MK
Pada 15 Juli 2026, Mercy Toga Kirana mendaftarkan gugatan pembatalan Suket ke PTUN Jakarta.
Dengan demikian, selain gugatan Subhan yang telah memasuki proses banding, terdapat perkara lain yang secara khusus mempersoalkan dokumen administrasi pendidikan Gibran.
Pada 9 Agustus 2026, Denny Indrayana dicatat memulai sayembara pembuktian ijazah SMA atau sederajat Gibran. Sayembara tersebut berlangsung hingga 9 September 2026, sebagaimana dikemukakan dalam materi perkara Mahkamah Konstitusi. Tanggal pembukaan tetap memerlukan pencocokan dengan bukti pengumuman asli.
Sementara itu, pada 12 Agustus 2026, PTTUN menguatkan putusan PTUN dalam perkara Subhan. Subhan kemudian mengajukan kasasi pada 24 Agustus 2026.
Pada 10 September 2026, dua belas pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.
Para pemohon terdiri atas sejumlah individu dan unsur organisasi, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Subhan, Bonatua Silalahi, Tiurma M.S. Sihombing, dan pihak lainnya yang tercantum dalam dokumen perkara.
Keterlibatan para pemohon dalam satu perkara konstitusi tidak berarti seluruhnya memiliki kegiatan, pandangan, ataupun strategi politik yang sama di luar proses persidangan.
Pada 22 September 2026, berkas kasasi Subhan dikirimkan kepada Mahkamah Agung.
Menjelang akhir September 2026, setidaknya terdapat tiga jalur hukum yang beririsan, yaitu perkara Subhan di tingkat kasasi, perkara Mercy di PTUN, dan permohonan dua belas pemohon di Mahkamah Konstitusi.
5. Oktober 2026: Putusan MK, Pengaduan ke Polri, Aspirasi Politik, dan Putusan MA
Oktober 2026 menjadi salah satu periode terpadat dalam perjalanan Suket.
Pada 3 Oktober 2026, telah muncul pemberitaan mengenai pengaduan persoalan dokumen pendidikan Gibran kepada Bareskrim Polri oleh kelompok masyarakat yang didampingi advokat Ahmad Khozinudin.
Hal ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa kegiatan pengaduan masyarakat telah muncul sebelum Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026.
6 Oktober: Putusan Mahkamah Konstitusi
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangan hukum yang menjadi perhatian penelitian ini, Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA.
Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Karena itu, perlu dibedakan antara pertimbangan Majelis mengenai kecukupan bukti pendidikan dan amar putusan mengenai dapat atau tidaknya permohonan diperiksa lebih lanjut.
7–13 Oktober: Pengaduan hukum dan penyampaian aspirasi politik
Sehari setelah Putusan MK, pada 7 Oktober 2026, kelompok masyarakat yang didampingi Ahmad Khozinudin kembali menyampaikan pengaduan kepada Bareskrim Polri dengan merujuk pertimbangan Putusan MK.
Pengaduan ini merupakan upaya meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan, bukan bukti bahwa tindak pidana telah terbukti.
Pada 12 Oktober 2026, Ahmad Khozinudin bersama kelompok advokasi mendatangi DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mengenai tindak lanjut Putusan MK.
Kemudian, pada 13 Oktober 2026, kelompok Aliansi Kolektif Sipil (AKSI), yang antara lain melibatkan Ray Rangkuti, Effendi Gazali, Ubaidillah Badrun, Lucius Karus, dan Brahma Aryana, menyampaikan aspirasi kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI.
Mereka mendorong penggunaan hak angket untuk meminta penjelasan mengenai persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Pada tanggal yang sama, 13 Oktober 2026, saya menerbitkan buku Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, setebal 434 halaman, full color, yang membahas secara khusus perjalanan Suket, pendidikan di OPSS Singapura, UTS Insearch Australia, dan pendidikan tinggi di MDIS.
Dengan demikian, pada 13 Oktober terdapat dua kegiatan berbeda yang beririsan dalam waktu: publikasi penelitian ilmiah dan penyampaian aspirasi politik kepada partai di DPR.
15–30 Oktober: Kelanjutan perkara Subhan dan Mercy
Pada 15 Oktober 2026, Subhan diberitakan menyampaikan Putusan MK kepada Mahkamah Agung untuk menjadi perhatian dalam proses kasasinya. Bukti penerimaan resmi MA masih perlu diperiksa.
Pada 29 Oktober 2026, Mercy bersama tim penasihat hukum yang dipimpin Denny Indrayana melakukan walkout dari persidangan PTUN.
Sehari kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung dicatat mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan Suket melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Peristiwa ini menandai perkembangan penting dalam jalur pengujian administrasi Suket, yang berbeda dari perkara konstitusi di MK maupun kegiatan aspirasi politik masyarakat.
6. November 2026: Pencabutan Suket dan Perkembangan Ketatanegaraan
Setelah rangkaian putusan pengadilan dan gerakan masyarakat pada Oktober 2026, perkembangan berlanjut pada November.
Pada 10 November 2026, dalam kronologi yang menjadi dasar grafik, Gibran dicatat menyampaikan niat berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pada 11 November 2026, DPR RI dicatat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mengenai persoalan jabatan Wakil Presiden.
Kemudian, pada 12 November 2026, sejumlah peristiwa dicatat berlangsung dalam periode yang berdekatan.
Pertama, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, dan pimpinan MPR menyampaikan keterangan mengenai berhentinya Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Kedua, Kemendikdasmen dicatat mencabut Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 206 Tahun 2026.
Ketiga, perkara Mercy berakhir setelah pencabutan objek sengketa.
Keempat, agenda rapat paripurna DPR terkait HMP dicatat dibatalkan.
Pada periode yang sama, Presiden Prabowo melakukan konsultasi dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD mengenai perkembangan ketatanegaraan.
Selanjutnya, pada 13 November 2026, MPR dicatat mengadakan rapat gabungan mengenai tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pada 16 November 2026, MPR dilaporkan menerima surat Presiden mengenai proses pengisian jabatan tersebut.
Peristiwa-peristiwa ini dicantumkan untuk menggambarkan perkembangan kronologis, tetapi pencabutan Suket, pengunduran diri pejabat negara, dan proses pengisian jabatan harus diperlakukan sebagai tindakan hukum yang berbeda.
Hubungan sebab-akibat di antara peristiwa tersebut tidak dapat disimpulkan hanya karena berlangsung dalam waktu berdekatan. Status hukum masing-masing harus didasarkan pada dokumen dan ketentuan yang berlaku.
7. Mengapa Gerakan Lain Tidak Semuanya Masuk Grafik?
Grafik “Riwayat Hidup Suket Gibran” sengaja dibatasi pada sembilan jalur aktor utama yang memiliki keterlibatan langsung dalam rangkaian administrasi Suket, keterbukaan informasi publik, penelitian, perkara pengadilan, dan perkembangan kelembagaan.
Pembatasan ini bukan berarti mengabaikan peranan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, FPP-TNI, Ahmad Khozinudin, Ray Rangkuti, Effendi Gazali, maupun kelompok masyarakat lainnya.
Mereka memiliki bentuk kegiatan yang berbeda, baik berupa penelitian, publikasi, pengaduan hukum, penyampaian aspirasi, maupun gerakan politik.
Dalam pendekatan Pemetaan Kebijakan Publik, saya membedakan kegiatan tersebut ke dalam empat ranah.
Pertama, kerja ilmiah. Meliputi penelitian dokumen, penelitian lapangan, analisis kebijakan, publikasi buku, pengujian temuan, dan koreksi ilmiah.
Kedua, kerja sosial. Meliputi edukasi masyarakat, diskusi publik, penyebarluasan informasi, serta kegiatan untuk meningkatkan pemahaman publik.
Ketiga, kerja hukum. Meliputi permohonan informasi publik, sengketa informasi, gugatan PTUN, banding, kasasi, permohonan ke MK, serta pengaduan kepada aparat penegak hukum.
Keempat, kerja politik. Meliputi penggalangan dukungan, tuntutan pergantian pejabat negara, aspirasi kepada partai politik, dan dorongan penggunaan hak konstitusional DPR.
Keempat ranah tersebut dapat saling beririsan. Namun, kesamaan isu tidak berarti seluruh tokoh memiliki tujuan, metode, ataupun hubungan koordinasi yang sama.
Sebagai peneliti independen kebijakan publik, kegiatan saya berfokus pada kerja ilmiah, penggunaan mekanisme hukum sebagai pemohon atau penggugat, serta penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat dan lembaga negara.
Saya membedakan kegiatan tersebut dari kerja politik yang bertujuan menggalang massa, membangun organisasi pergerakan, atau memperjuangkan pergantian pejabat melalui kekuatan politik.
Dengan demikian, grafik utama bukan merupakan daftar seluruh tokoh yang pernah membicarakan ijazah Gibran, melainkan pemetaan kegiatan yang relevan langsung dengan riwayat administrasi Suket dan dapat ditelusuri melalui bukti primer maupun sekunder.
Kegiatan tokoh lainnya tetap menjadi bagian dari narasi sejarah, tetapi tidak seluruhnya harus ditempatkan sebagai jalur tersendiri dalam grafik.
8. Kesimpulan: Pelajaran bagi Kebijakan Publik
Perjalanan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 memperlihatkan bagaimana sebuah dokumen administrasi pendidikan dapat menjadi objek penelitian, sengketa informasi, pengujian peradilan, gerakan masyarakat, dan perdebatan ketatanegaraan.
Sejak diterbitkan pada 6 Agustus 2019, Suket menjadi bagian dari rangkaian pencalonan Gibran dalam jabatan publik. Bertahun-tahun kemudian, dokumen tersebut dipersoalkan melalui mekanisme keterbukaan informasi, penelitian independen, dan jalur hukum.
Pada 2025, kegiatan penelitian dan gerakan masyarakat mulai terlihat semakin beragam. Memasuki 2026, proses tersebut berkembang menjadi sejumlah perkara pengadilan yang berjalan paralel.
Puncaknya, Oktober hingga November 2026 menjadi periode ketika putusan pengadilan, publikasi penelitian, pengaduan masyarakat, aspirasi politik, dan tindakan administrasi pemerintah berlangsung dalam waktu yang berdekatan.
Dalam perspektif kebijakan publik, terdapat empat pelajaran utama:
Transparansi: dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan jabatan publik seharusnya dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Akuntabilitas: lembaga penerbit dan pengguna dokumen harus mampu menjelaskan kewenangan, prosedur, dan bukti yang menjadi dasar keputusan.
Evaluasi kebijakan: tindakan administrasi perlu dapat diperiksa dan dikoreksi melalui mekanisme pengawasan yang sah.
Kepastian hukum: putusan pengadilan dan tindakan administrasi harus dipahami berdasarkan kewenangan, pertimbangan, serta akibat hukum masing-masing.
Pelajaran terpenting dari riwayat ini adalah bahwa transparansi sejak awal dapat mencegah ketidakpastian administrasi, sengketa berkepanjangan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam penelitian kebijakan publik, suatu peristiwa tidak cukup dinilai berdasarkan siapa yang paling keras menyuarakannya atau seberapa besar perhatian masyarakat. Peristiwa harus dipetakan berdasarkan bukti, waktu, kewenangan, proses, dan akibat yang dapat diuji.
Itulah alasan saya menyusun grafik dan narasi “Riwayat Hidup Suket Gibran” sebagai dokumentasi kronologis yang membedakan kerja ilmiah, sosial, hukum, dan politik.
Catatan Metodologis
Kronologi ini menggunakan bukti primer dan sekunder, termasuk surat-menyurat, keputusan administrasi, register perkara, putusan pengadilan, keterangan resmi, publikasi penelitian, serta pemberitaan media.
Peristiwa yang belum memiliki dokumen primer terverifikasi, terutama tanggal kunjungan Roy Suryo, tanggal awal sayembara Denny Indrayana, beberapa pengaduan dan pertemuan politik, serta perkembangan ketatanegaraan November 2026, tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pencantuman suatu peristiwa tidak berarti seluruh dalil pihak terkait telah terbukti. Demikian pula, urutan waktu dan kegiatan yang beririsan tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat.
Salam Kebijakan Publik!
Di mana kepentingan Publik dipertaruhkan, di situ Ahli Kebijakan Publik harus hadir. ✊🇮🇩





