RePUBLIK vs Akun Bayangan: Siapa yang Benar-Benar Merdeka?

 

“RePUBLIK bukan milik akun bayangan.

Berani mencampuri negara? Tunjukkan wajahmu.”

Saya perlu menyampaikan ini secara tegas.

Ruang media sosial saya saat ini dipenuhi oleh komentar dari akun-akun tanpa identitas jelas: terkunci, anonim, bahkan menggunakan foto profil pinjaman—artis, binatang, kendaraan, atau sekadar pemandangan alam. Identitas bagi mereka hanyalah topeng. Bisa dipakai, bisa diganti, tanpa konsekuensi.

Dan ini bukan persoalan sepele.

Kita hidup dalam negara RePUBLIK—negara yang menempatkan kedaulatan di tangan publik. Tetapi kedaulatan itu tidak berhenti pada hak berbicara. Kedaulatan menuntut keberanian untuk berdiri di atas kata-kata sendiri. Tanpa itu, yang terjadi bukanlah kebebasan, melainkan penyamaran.

Dalam konteks diskusi hak-hak konstitusional, ini menjadi sangat serius. Warga negara memiliki:

• hak atas informasi,
• hak untuk berpendapat,
• dan hak untuk mencampuri penyelenggaraan negara sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan.

Namun hak tersebut bukan ruang untuk bersembunyi. Hak itu hanya bermakna ketika dijalankan oleh warga negara yang hadir secara utuh, dengan identitas dan tanggung jawab.

Mari kita bicara pada level yang lebih fundamental.

Publik bukan sekadar “penonton” negara. Publik adalah pemilik sah kekayaan Indonesia. Seluruh sumber daya alam, kekayaan negara, dan hasil pengelolaannya pada dasarnya adalah milik rakyat.

Inilah semangat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33: bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya apa?

Negara seharusnya mengelola kekayaan tersebut secara optimal untuk membiayai operasionalnya sendiri. Kepala negara, sebagai pemegang mandat, seyogyanya memaksimalkan prinsip ini—agar kekayaan negara benar-benar menjadi sumber utama pembiayaan negara.

Dalam kerangka ideal itu, publik tidak seharusnya terus-menerus dibebani:

• oleh pajak yang semakin luas,
• apalagi oleh ketergantungan pada utang kepada negara lain.

Pajak memang bagian dari sistem modern, tetapi tidak boleh menjadi jalan pintas yang menutupi kegagalan optimalisasi kekayaan negara.

Di titik inilah ironi muncul.

Sebagian orang ingin mencampuri penyelenggaraan negara, tetapi tidak berani tampil sebagai subjek yang jelas. Mereka berbicara tentang negara, tentang kekuasaan, tentang kebijakan—tetapi bersembunyi di balik akun anonim.

Ini kontradiksi.

Bagaimana mungkin seseorang mengklaim menjalankan hak konstitusionalnya, sementara ia sendiri tidak berani berdiri sebagai warga negara yang nyata?

Analogi paling sederhana: seperti seseorang yang ingin menarik perhatian di tengah kerumunan, bukan dengan argumen, tetapi dengan gangguan—menimbulkan kegaduhan, lalu menghilang. Ia ingin didengar, tetapi tidak ingin dikenali. Ia ingin mempengaruhi, tetapi tidak ingin bertanggung jawab.

Dalam perspektif saya, ini bukan perilaku publik yang berdaulat. Ini adalah cerminan publik yang belum sepenuhnya merdeka.

Publik yang berdaulat tidak bersembunyi di balik topeng.
Publik yang merdeka tidak takut pada identitasnya sendiri.
Publik yang serius tidak berbicara tanpa siap mempertanggungjawabkan.

Karena itu, saya mengambil sikap yang sangat jelas:

Saya tidak berdialog dengan akun yang tidak merdeka.

Komentar dari akun anonim, akun terkunci, atau akun dengan identitas semu—akan saya hapus. Akunnya akan saya blok. Ini bukan anti kritik. Ini seleksi terhadap kualitas diskusi.

Saya membuka ruang selebar-lebarnya untuk kritik, perbedaan pendapat, bahkan perdebatan keras—tetapi hanya bagi mereka yang benar-benar hadir sebagai warga negara yang utuh, yang menggunakan hak konstitusionalnya secara bertanggung jawab.

Ruang publik bukan tempat untuk bersembunyi sambil mencampuri urusan negara.

Ruang publik adalah tempat bagi pemilik negara—rakyat—yang berani hadir, berbicara, dan bertanggung jawab.

Dan jika Anda memilih tetap bersembunyi, maka jangan berharap diperlakukan sebagai bagian dari publik yang berdaulat dalam RePUBLIK ini.

PRESS RELEASE Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 083/X/KIP-PSI-A/2025

Dokumen Kesetaraan Ijazah Diserahkan, Jalur UU KIP Terbukti Efektif

Jakarta, 18 April 2026

Saya, Dr. Bonatua Silalahi selaku Pemohon dalam sengketa informasi publik dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan bahwa dokumen yang dimohonkan dalam perkara ini telah resmi diserahkan oleh Kemendikdasmen pada tanggal 16 April 2026 melalui email (sesuai dengan permohonan saya) resmi PPID: ppid@kemendikdasmen.go.id. Penyerahan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 083/X/KIP-PSI-A/2025 tanggal 11 Maret 2026 yang dibacakan secara terbuka oleh Majelis Komisioner. Untuk menjamin transparansi kepada publik, proses pembacaan putusan tersebut dapat disaksikan melalui tautan

Setelah menerima dokumen tersebut, Saya telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap isi dan substansi informasi yang diberikan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh informasi yang dimohonkan telah disampaikan oleh Termohon, substansi dokumen yang diberikan telah sesuai dengan amar putusan Komisi Informasi, serta tidak ditemukan adanya penghilangan maupun penyimpangan informasi. Dengan demikian, Kemendikdasmen dinyatakan telah melaksanakan putusan Komisi Informasi Pusat secara substansial.

Selain itu, terdapat satu hal penting yang menjadi penegasan dalam perkara ini, yaitu bahwa Kemendikdasmen tidak diperkenankan menambah persyaratan tambahan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan informasi publik. Dalam proses persidangan terungkap bahwa sebelumnya Termohon mensyaratkan adanya surat pernyataan bermaterai (lihat Gambar 1) kepada Pemohon. Praktik tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menghambat hak publik untuk memperoleh informasi. Melalui putusan ini, ditegaskan bahwa permohonan informasi publik tidak boleh dibebani dengan persyaratan tambahan semacam itu, sehingga ke depan setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi tanpa harus memenuhi syarat administratif yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Surat pernyataan bermaterai

Pelarangan ini juga menjadi Yurispendensi bagi Badan Publik lainnya agar jangan mengulangi/meniru kebijakan diatas yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008).

Berdasarkan putusan dan pelaksanaan tersebut, dokumen yang dimohonkan dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai Informasi Publik yang bersifat terbuka. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut. Dalam konteks maraknya dokumen serupa yang selama ini beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas, Pemohon memandang perlu menghadirkan dokumen yang diperoleh melalui mekanisme resmi dan sah sebagai rujukan publik. Untuk itu, dokumen tersebut turut dipublikasikan pad gambar dibawah ini maupun media sosial resmi saya sebagai bagian dari upaya menjaga validitas informasi, menghindari disinformasi, serta memperkuat kontrol publik terhadap dokumen yang beredar.

Gambar 2. Surat Keterangan Penyetaraan 

Gambar 3. List Dokumen yang diupload untuk penilaian Penyetaraan Pengetahuan

Permohonan informasi ini ditempuh melalui tahapan prosedural yang lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan informasi pada tanggal 23 September 2025, yang kemudian direspons secara administratif oleh PPID pada 24 September 2025. Karena jawaban yang diberikan belum menyentuh substansi, Saya selaku Pemohon mengajukan keberatan pada 25 September 2025 yang kemudian ditanggapi oleh Atasan PPID pada 9 Oktober 2025. Karena tanggapan tersebut juga tidak memberikan informasi yang dimohonkan secara substansial, Pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada 21 Oktober 2025. Sengketa tersebut kemudian diperiksa melalui serangkaian persidangan sebanyak tujuh kali, hingga akhirnya putusan dibacakan pada 11 Maret 2026 dan dilaksanakan oleh Termohon pada 16 April 2026.

Permohonan ini dilatarbelakangi oleh panggilan akademik dan praktisi Transparansi Informasi untuk mengkaji penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hal ini muncul setelah sebelumnya terdapat upaya permohonan informasi serupa oleh peneliti lain yang tidak menghasilkan keterbukaan, meskipun secara prinsip informasi tersebut seharusnya merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka. Dalam konteks tersebut, Pemohon memilih untuk menempuh jalur konstitusional melalui UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai mekanisme yang sah untuk menguji dan memastikan keterbukaan informasi tersebut.

Pengalaman dalam perkara ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat berbagai cara yang ditempuh untuk meminta informasi publik, termasuk pendekatan langsung di lapangan dengan harapan memperoleh respons cepat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak selalu berhasil membuka informasi. Sebaliknya, melalui pendekatan yang tertib dan sesuai prosedur hukum, yaitu melalui permohonan resmi, keberatan administratif, dan sengketa di Komisi Informasi, informasi yang dimohonkan justru dapat diperoleh secara nyata. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa cara yang sesuai aturan justru memberikan hasil yang lebih pasti dalam memperoleh hak atas informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selaku Kepala Negara dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka selaku pejabat publik yang terkait dengan substansi informasi, atas komitmen dalam menjaga alam demokrasi dan mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Apresiasi juga disampaikan kepada Menteri dan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas pelaksanaan putusan Komisi Informasi secara patuh, substansial, dan bertanggung jawab.

Secara khusus, Pemohon menyampaikan terimakasih kepada Menteri Dikdasmen yang tidak melakukan Banding di PTUN, penghargaan kepada PPID Kemendikdasmen yang telah menunjukkan pelayanan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan digital dengan menyerahkan dokumen yang dimohonkan secara langsung melalui email. Selain itu, proses yang dilalui dalam perkara ini juga memberikan pembelajaran penting kepada publik mengenai tata cara permohonan informasi yang benar sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas informasi publik.

Perkara ini pada akhirnya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik dapat ditegakkan melalui jalur hukum yang sah, bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan instrumen yang efektif bagi masyarakat, serta bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap negara. Sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, transparansi bukanlah ancaman bagi negara, melainkan prasyarat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel.

Dr. Bonatua Silalahi
Pemohon Sengketa Informasi Publik