ONTOLOGI BANGSA: PUBLIKASI ANALISIS SUKET GIBRAN DI SSRN: KEWAJIBAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENELITI PERSEORANGAN

Minggu, 20 September 2026

PUBLIKASI ANALISIS SUKET GIBRAN DI SSRN: KEWAJIBAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENELITI PERSEORANGAN

Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

Oleh Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.

Saintis Kebijakan Publik

Naskah penelitian saya mengenai Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran Rakabuming Raka diajukan kepada Social Science Research Network (SSRN) pada 15 September 2026.

Dalam proses pemeriksaan, saya melakukan dua kali perbaikan naskah sesuai dengan hasil penelaahan internal SSRN. Setelah kedua perbaikan tersebut disampaikan, pada 19 September 2026 naskah dinyatakan lolos proses pemeriksaan SSRN dan dipublikasikan secara terbuka.

Artikel tersebut selanjutnya didistribusikan melalui SSRN eJournal dengan klasifikasi POL: Government Regulation (Topic).

Kronologi tersebut menunjukkan bahwa naskah tidak langsung ditayangkan setelah diajukan, tetapi terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan dan dua kali perbaikan. Meskipun demikian, istilah “lolos review” dalam konteks ini harus dipahami secara tepat sebagai lolos pemeriksaan internal SSRN untuk publikasi dan distribusi, bukan peer review akademik oleh penelaah sejawat sebagaimana diberlakukan pada jurnal ilmiah konvensional.

Dengan dipublikasikan dan didistribusikan melalui SSRN, artikel ini telah memiliki identitas publik yang dapat dirujuk, dibaca, diunduh, dikutip, diuji, dan dikritik oleh masyarakat, akademisi, praktisi hukum, pemerhati pendidikan, serta penyelenggara negara.

Sitasi lengkap artikel tersebut adalah:

Silalahi, Bonatua, “A Comparative Analysis of Statement Letter Number 9149/D.D1/KS/2019 Issued in the Name of Gibran Rakabuming Raka Against the Equivalency Statement Under Indonesian State Policy in Force in 2019” (September 15, 2026). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=7465341 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.7465341.

Kedudukan Hukum Peneliti Perseorangan Independen

Penelitian ini saya lakukan dalam kedudukan sebagai Peneliti Perseorangan Independen. Kedudukan tersebut diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 13 ayat (2) UU 11/2019 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan oleh:

perseorangan;
kelompok;
badan usaha;
lembaga pemerintah atau swasta; dan/atau
perguruan tinggi.

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (1) menempatkan peneliti sebagai salah satu klasifikasi sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 51 huruf e menegaskan bahwa sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat mempunyai status kerja sebagai perseorangan.

Penjelasan Pasal 51 huruf e menerangkan bahwa perseorangan adalah individu yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan/atau menghasilkan Invensi dan Inovasi yang tidak terikat pada lembaga tertentu.

Dengan demikian, kegiatan penelitian tidak hanya dapat dilakukan oleh ASN, dosen, perguruan tinggi, lembaga penelitian pemerintah, atau pekerja swasta. UU 11/2019 juga mengakui individu yang melakukan penelitian secara perseorangan dan tidak terikat pada lembaga tertentu.

Pasal 18 UU 11/2019 juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menjamin kemandirian dan kebebasan ilmiah dalam melaksanakan Penelitian dan Pengembangan.

Sementara itu, Pasal 57 menyatakan bahwa sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendapatkan pelindungan dalam melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi. Pelindungan tersebut berupa jaminan sosial dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pelindungan dan kebebasan ilmiah bukanlah kekebalan hukum. Peneliti tetap wajib menggunakan metodologi ilmiah, menaati kode etik bidang ilmu, menyampaikan sumber secara jujur, membedakan data dengan pendapat, serta membuka analisis dan kesimpulannya untuk diuji dan dikoreksi.

Publikasi sebagai Kewajiban Peneliti

Publikasi artikel melalui SSRN ini bukan hanya dimaksudkan untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada masyarakat. Publikasi tersebut juga merupakan pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 21 UU 11/2019.

Pasal 21 menyatakan:

“Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa publikasi dan diseminasi hasil penelitian merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan pribadi peneliti. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi peneliti dengan status kerja perseorangan sebagai bagian dari sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam konteks penelitian ini, publikasi melalui SSRN merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan kewajiban publikasi dan diseminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Hasil penelitian dapat disebarluaskan melalui artikel ilmiah, repositori penelitian, media daring, maupun buku yang diterbitkan secara mandiri. UU 11/2019 tidak membatasi publikasi hanya melalui lembaga pemerintah, perguruan tinggi, ataupun jurnal tertentu.

Karena itu, artikel ilmiah atau buku yang diterbitkan secara mandiri tetap dapat menjadi sarana publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Nilai ilmiah suatu penelitian tidak semata-mata ditentukan oleh afiliasi kelembagaan atau nama penerbitnya, tetapi terutama oleh:

penggunaan metodologi ilmiah;
kualitas dan keterlacakan data;
transparansi sumber;
konsistensi analisis;
kepatuhan terhadap kode etik bidang ilmu; dan
keterbukaan peneliti terhadap kritik dan koreksi.

Selain kewajiban publikasi dan diseminasi, Pasal 39 ayat (1) UU 11/2019 menegaskan bahwa Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu.

Dengan demikian, publikasi melalui SSRN tidak berarti bahwa masyarakat harus menerima seluruh kesimpulan penelitian ini begitu saja. Publikasi justru membuka kesempatan kepada setiap orang untuk membaca dokumen, memeriksa sumber, menguji metodologi, menilai analisis, dan menyampaikan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.

Publikasi ini merupakan pelaksanaan kewajiban hukum, bentuk transparansi, dan pertanggungjawaban ilmiah saya sebagai Peneliti Perseorangan Independen kepada publik.

Baca dokumennya. Periksa sumber dan metodologinya. Uji analisisnya. Kemudian tarik kesimpulan secara bertanggung jawab.

Salam Kebijakan Publik!

Di mana kepentingan Publik dipertaruhkan, di situ Ahli Kebijakan Publik harus hadir. ✊🇮🇩

Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.

Peneliti Perseorangan Independen

KAJIAN KEBANGSAAN

Buku ini merupakan hasil penelitian ilmiah independen yang mengkaji secara mendalam satu pertanyaan mendasar dalam sistem negara hukum: apakah negara mampu menjamin keaslian dokumen publik yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan? Berangkat dari polemik nasional mengenai ijazah pejabat publik sejak awal 2020-an, penelitian ini menempatkan isu tersebut bukan sebagai persoalan individu, melainkan sebagai indikator kegagalan sistemik negara dalam mengelola, menyimpan, dan mengautentikasi arsip publik. Penelitian ini dilakukan secara empiris sejak tahun 2022 dan mencapai tahap puncak setelah pergantian rezim kekuasaan, dengan melibatkan lebih dari 248 peraturan perundang-undangan, 113 sumber referensi, serta dukungan teknologi pemetaan kebijakan seperti VOSviewer dan basis data JDIH. Sebagai bagian dari konstruksi investigatif, penulis menelusuri secara langsung seluruh rantai sistem negara melalui permohonan informasi, keberatan, hingga sengketa informasi publik kepada berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu: 1. Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pencipta arsip pendidikan 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) 3. KPU Provinsi DKI Jakarta 4. KPU Kota Surakarta 5. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) 6. Daya Anagata Nusantara (Danantara) 7. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 8. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi DKI Jakarta 9. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Surakarta 10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 11. Perusahaan Gas Negara (PGN) 12. Universitas Padjadjaran (Unpad) serta 13. Permohonan langsung kepada partai politik pengusung (PDIP dan Gerindra) dan pemilik ijazah asli sebagai subjek hukum Selain itu, proses penelitian juga melibatkan mekanisme hukum dan kelembagaan melalui: 1. Komisi Informasi Pusat (KIP) 2. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 4. Mahkamah Konstitusi 5. Ombudsman Republik Indonesia serta 6. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Hasil penelusuran menunjukkan satu pola yang konsisten: negara hanya menguasai Salinan dari fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tanpa mampu menghadirkan arsip autentik (Sumber Asli Fotokopi maupun Fotokopi berstempel basah) yang dapat diuji secara ilmiah dan hukum. Buku ini tidak dimaksudkan untuk menyerang individu mana pun, melainkan untuk menguji integritas sistem negara. Fokus utamanya adalah pada kegagalan integrasi antara sistem pemilu, sistem kearsipan, dan sistem keterbukaan informasi publik. Dengan pendekatan utama eksplanatif, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan arsip autentik bukan sekadar masalah administratif, melainkan berpotensi menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut hak publik atas kebenaran dan legitimasi kekuasaan. Lebih dari sekadar kajian, buku ini juga menjadi panduan praktis mengajukan permohonan informasi publik, contoh nyata proses sengketa informasi di Komisi Informasi, serta dasar ilmiah untuk langkah hukum lanjutan seperti uji materiil undang-undang dan gugatan administratif. Konflik yang dibahas dalam buku ini telah berkembang jauh melampaui isu administratif biasa. Ia menjelma menjadi arena pertarungan nasional yang melibatkan sedikitnya 80 hingga 100 aktor kunci lintas profesi—mulai dari akademisi, aktivis, politisi, advokat, jurnalis, hingga aparat negara—yang saling berhadapan dalam ruang hukum, politik, dan opini publik. Di saat yang sama, konflik ini juga diproduksi dan direproduksi secara masif melalui lebih dari 50 media dan platform komunikasi, baik media arus utama maupun ekosistem digital seperti YouTube, yang menjadikannya bukan sekadar polemik, tetapi perang narasi terbuka di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan ijazah pejabat publik bukan lagi isu individual, melainkan telah berubah menjadi konflik kebijakan publik berskala nasional yang menyentuh fondasi negara: keabsahan dokumen, legitimasi kekuasaan, dan kepercayaan publik. Dalam skala yang lebih luas, keterlibatan ribuan masyarakat melalui media sosial menegaskan satu hal ketika negara gagal menghadirkan bukti autentik, maka ruang kosong tersebut akan diisi oleh spekulasi, konflik, dan pertarungan kebenaran di ruang publik. Dalam format digital (e-book), pembaca memperoleh berbagai keunggulan dapat diakses kapan saja melalui perangkat Android atau internet, fitur pencarian (search/find) untuk menemukan topik secara cepat, distribusi luas dan efisien, serta kemudahan pembaruan sebagai bagian dari tahap penelitian lanjutan: Autentikasi. Pada akhirnya, buku ini mengajukan satu tesis besar: "ketika negara tidak mampu menghadirkan arsip autentik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah dokumen—melainkan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri"

KAJIAN KEBANGSAAN

Buku ini adalah terjemahan ke Bahasa Indonesia dari Buku John Anderson berjudul Mission to The East Coast of Sumatra terbitan tahun 1826, lengkap dengan ulasan yang membandingkan isinya terhadap kesaksian penjelajah Eropa sebelumnya yaitu Pires (1512), Pinto (1539) dan Marsden (1772) serta perkembangannya saat ini. John Anderson ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk melakukan misi diplomatik dan perdagangan ke pantai timur Sumatera pada awal abad ke-19, Dia mendokumentasikan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, termasuk sistem pemerintahan, perdagangan, adat istiadat, serta interaksi antara masyarakat lokal dengan kekuatan kolonial. Melalui catatan yang detail, Anderson menggambarkan kondisi Geografis Sumatera Bagian Utara dari sisi Selat Malaka, kekayaan sumber daya alamnya, serta bagaimana perdagangan rempah dan komoditas lainnya menjadi faktor utama dalam hubungan internasional di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga mencatat berbagai tantangan yang dihadapi selama misi, termasuk politik lokal dan rivalitas antara kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Dalam misinya 200 tahun lalu, banyak mengunjungi daerah yang ada di pesisir pantai timur Sumatera sampai ke pedalamannya. Banyak menemukan entitas publik dan mencatat terkait Pemerintahan dan Populasi, Produk dan Perdagangan; Sejarah; Pertanian dan Peternakan; Sejarah Alam dan Barang Kuno, Meteorologi; Geografi; Topografi; Objek Militer dan Hidrografi disetiap daerah yang dikunjunginya maupun disekitarnya. Menjadi menarik yaitu bagaimana buku ini memperlihatkan transformasi dari temuan para penjelajah sebelumnya (Pires, Pinto & Marsden) sampai menjadi keadaan saat ini seperti keberadaan Suku Asli suatu daerah, nama-nama wilayah yang berubah, siapa nama-nama orang berpengaruh saat itu, bagaimana Pakaian, alat musik dan adat istiadat dulu dilestarikan sampai saat ini, perubahan bahasa dan tulisan pengaruh interaksi serta bagaimana Agama mempengaruhi kebiasaan masyarakat dahulu (Pecandu, Kanibalisme dan Perang) dibandingkan saat ini.

KAJIAN KEBANGSAAN

Buku ini menyajikan ulasan mendalam tentang perjalanan sejarah dan dinamika politik di dunia Batak sejak era 1511. Di dalamnya, pembaca diajak menelusuri asal-usul berdirinya kerajaan-kerajaan Batak, kekuatan dan strategi politik yang dibangun di tengah persaingan antardaerah, serta bagaimana interaksi dengan kekuatan eksternal mempengaruhi transformasi budaya dan sistem pemerintahan. Buku ini disusun memenuhi standar penelitian ilmiah yang dimulai dari Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, keterbatasan dan kebaruan, juga dilengkapi dengan Tinjauan Pustaka. Metodologi yang tepat dipilih sesuai jenis sumber data sehingga dapat di analisa dan dibahas dan dapat terhindar dari bias penelitian yang sering terjadi. Dibagian akhir dilampirkan Data Utama berupa terjemahan buku Tome Pires, F. Mendes Pinto, William Marsden dan John Anderson, sehingga pembaca dapat langsung membaca buku tersebut ataupun ikut menguji kebenaran analisa dari penulis dan mengoreksi jika terjadi kesalahan. Dengan gaya naratif yang kaya dan riset mendalam, penulis mengungkap pergeseran-pergeseran penting yang membawa dampak besar terhadap identitas dan kedaulatan Batak. Buku ini tidak hanya mengurai intrik politik dan hubungan kekuasaan, tetapi juga menekankan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang telah menjadi fondasi peradaban Batak dari masa ke masa. Untuk membantu imajinasi geografi, buku ini juga dilengkapi petunjuk Peta untuk setiap tempat yang ada dideskripsikan oleh para penjelajah di bukunya. Bagi para pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan mengenal kembali warisan budaya leluhur, buku ini menawarkan perspektif baru yang menginspirasi. Ditulis dengan bahasa yang memikat dan didukung oleh data sejarah yang akurat, karya ini merupakan bacaan wajib untuk siapa saja yang ingin menggali lebih dalam tentang perjalanan dan transformasi peradaban Batak di tengah dinamika geopolitik global.

BERANDA

Cari Blog Ini

Minggu, 20 September 2026

PUBLIKASI ANALISIS SUKET GIBRAN DI SSRN: KEWAJIBAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENELITI PERSEORANGAN

Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

Kedudukan Hukum Peneliti Perseorangan Independen

Publikasi sebagai Kewajiban Peneliti

Postingan Populer