Pendahuluan
Dalam sejarah politik Indonesia, terdapat sejumlah kasus yang memperlihatkan pentingnya dokumen pendidikan dalam proses pencalonan pejabat publik. Salah satu yang paling dikenal adalah perkara mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono.
Kasus ini menarik karena tidak berakhir pada perdebatan politik atau opini publik semata. Perkara tersebut berlanjut ke proses pidana, diperiksa oleh aparat penegak hukum, disidangkan di pengadilan, dan menghasilkan putusan yang menyatakan penggunaan ijazah palsu terbukti secara hukum.¹
Kasus Sragen layak dipelajari bukan hanya karena menyangkut seorang kepala daerah, tetapi juga karena memberikan gambaran bagaimana negara melakukan verifikasi, pembuktian, dan penegakan hukum terhadap dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses demokrasi.
Awal Mula Persoalan
Menurut berbagai pemberitaan dan fakta yang terungkap dalam penyidikan, Untung Wiyono pada awalnya mengajukan fotokopi ijazah SMA Sembada Jakarta sebagai salah satu persyaratan pencalonan Bupati Sragen tahun 2000. Namun tim verifikasi menemukan bahwa dokumen tersebut belum dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Karena itu yang bersangkutan diminta melengkapi persyaratan administrasi. Selanjutnya fotokopi ijazah SMA Sembada tersebut diganti dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Syahadah Madrasah Aliyah Darul Ulum Jombang.²
Menariknya, proses pergantian dokumen tersebut bahkan memerlukan komunikasi dengan Departemen Dalam Negeri dan verifikasi lanjutan terhadap dokumen pendidikan pengganti yang diajukan.²
Meski demikian, persoalan mengenai dokumen pendidikan tersebut tidak pernah benar-benar selesai dan kembali mencuat beberapa tahun kemudian.
Temuan Penyidikan
Penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Tengah menghasilkan sejumlah temuan administratif yang menjadi dasar perkara pidana.³
Penyidik menemukan bahwa:
SMA Sembada Jakarta Utara menyatakan tidak pernah memiliki siswa bernama Untung Wiyono.
Nomor ijazah LAA No. 001054 yang digunakan tidak tercatat sebagai milik sekolah tersebut.
Nomor tersebut dikaitkan dengan identitas lain.
Ijazah disebut diterbitkan tahun 1971, sedangkan SMA Sembada baru berdiri pada tahun 1980 dan tutup pada tahun 1990.
Penyidik menyimpulkan yang bersangkutan tidak pernah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan sekolah teknik.³
Menariknya, seluruh temuan tersebut pada dasarnya diperoleh melalui pemeriksaan administratif, penelusuran arsip sekolah, data registrasi, serta keterangan saksi-saksi terkait.
Dengan kata lain, perkara ini tidak memerlukan pengujian laboratorium forensik yang rumit. Negara cukup membandingkan dokumen yang digunakan dengan sumber administrasi yang tersedia.
Tuntutan dan Putusan Pengadilan
Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Untung Wiyono dengan pidana penjara selama satu tahun berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu.⁴
Pada 30 Juli 2012, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Untung Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya sebagai Bupati Sragen. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan dengan masa percobaan satu tahun.¹ ⁵
Dengan demikian, kasus Untung Wiyono menjadi salah satu contoh yang relatif jarang terjadi dalam sejarah Indonesia, yaitu penggunaan ijazah palsu oleh kepala daerah yang telah dibuktikan melalui putusan pengadilan.¹ ⁵
Persamaan dengan Polemik Joko Widodo
Kasus Untung Wiyono dan polemik yang berkembang mengenai ijazah Joko Widodo memiliki beberapa persamaan.
Pertama, keduanya sama-sama berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan jabatan publik.
Kedua, keduanya melibatkan proses verifikasi administratif oleh penyelenggara pemilihan.
Ketiga, keduanya berkembang menjadi perdebatan publik yang panjang dan melibatkan berbagai lembaga negara, media massa, akademisi, serta masyarakat luas.
Keempat, keduanya sama-sama menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses demokrasi.
Perbedaan yang Mendasar
Perbedaan terbesar terletak pada status pembuktian hukumnya.
Dalam kasus Untung Wiyono, terdapat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan putusan pidana yang menyatakan penggunaan ijazah palsu terbukti secara hukum.¹ ³ ⁴ ⁵
Sebaliknya, polemik mengenai Joko Widodo hingga saat ini masih berada dalam wilayah perdebatan, penelitian, sengketa informasi publik, gugatan administrasi, pengaduan etik, dan berbagai proses hukum lainnya yang menghasilkan kesimpulan berbeda-beda dari berbagai pihak.
Belum terdapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan jabatan publik oleh Joko Widodo.
Perbedaan kedua terletak pada objek permasalahan.
Kasus Untung berpusat pada keabsahan ijazah yang digunakan.
Sedangkan polemik Joko Widodo berkembang lebih luas mencakup persoalan arsip, autentikasi dokumen, legalisasi fotokopi, keterbukaan informasi publik, pengelolaan arsip negara, serta proses verifikasi administratif yang dilakukan lembaga negara.
Mengapa Polemik Joko Widodo Lebih Kompleks?
Dari perspektif penelitian, kasus Untung Wiyono sesungguhnya relatif sederhana.
Penyidik cukup menelusuri apakah sekolah pernah memiliki siswa tersebut, apakah nomor ijazah terdaftar, dan apakah data administrasi sesuai dengan dokumen yang digunakan. Ketika ditemukan ketidaksesuaian mendasar, proses hukum dapat berjalan.³
Sebaliknya, sebagian penelitian dan hipotesis yang berkembang dalam polemik Joko Widodo tidak hanya menyentuh persoalan dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut identitas dan kesinambungan riwayat hidup.
Apabila terdapat hipotesis bahwa "Jokowi" dan "Joko Widodo" merupakan dua identitas yang berbeda, maka objek pemeriksaannya tidak lagi berhenti pada ijazah. Yang harus diperiksa justru keseluruhan rantai riwayat hidup kedua nama tersebut, mulai dari arsip kependudukan, catatan sekolah, dokumen pekerjaan, catatan keluarga, hingga berbagai arsip administrasi lain yang membentuk identitas seseorang sepanjang hidupnya.
Perlu ditegaskan bahwa hipotesis tersebut masih merupakan bagian dari penelitian dan perdebatan publik yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Dari Administratif Menuju Forensik?
Kasus Untung Wiyono menunjukkan bahwa pembuktian administratif terkadang sudah cukup untuk mengungkap ketidaksesuaian dokumen.
Namun apabila suatu perkara berkembang menjadi persoalan identitas personal, maka secara teoritis ruang pembuktian dapat menjadi jauh lebih luas.
Ilmu pengetahuan modern mengenal berbagai metode yang dapat digunakan apabila memang relevan dan diperintahkan oleh hukum, antara lain pemeriksaan DNA, analisis biometrik, pencocokan wajah historis, analisis karakteristik biologis, serta berbagai metode forensik lainnya.
Sebagian pihak misalnya mempertanyakan perubahan karakteristik fisik tertentu yang terlihat dalam dokumentasi sejarah, seperti bentuk wajah, pola rambut, penggunaan kacamata, maupun pertumbuhan kumis.
Dari sudut pandang ilmiah, hal-hal tersebut memang dapat menjadi objek kajian apabila tersedia data pembanding yang memadai. Akan tetapi perubahan penampilan fisik semata tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan hukum tanpa dukungan pembuktian ilmiah yang valid, terukur, dan dapat diuji secara independen.
Karena itu, perdebatan mengenai aspek-aspek biologis seharusnya ditempatkan sebagai hipotesis penelitian, bukan sebagai kesimpulan.
Penutup
Kasus Untung Wiyono memberikan pelajaran bahwa keabsahan dokumen pendidikan pada akhirnya dapat diuji melalui arsip, data administrasi, dan mekanisme hukum yang tersedia.
Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa pembuktian tidak selalu memerlukan teknologi forensik yang rumit. Dalam keadaan tertentu, pencocokan sederhana antara dokumen dan arsip sumber sudah cukup untuk menghasilkan kesimpulan hukum.
Sementara itu, polemik yang berkembang mengenai Joko Widodo menunjukkan persoalan yang lebih luas. Perdebatan tidak lagi berhenti pada pertanyaan "apakah dokumen itu asli atau palsu", melainkan berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah negara memiliki sistem yang mampu memastikan keberadaan, autentikasi, dan keterlacakan arsip yang digunakan dalam proses demokrasi?
Apabila kasus Untung Wiyono berakhir pada pembuktian dokumen, maka polemik Joko Widodo telah berkembang menjadi perdebatan mengenai identitas, arsip, autentikasi, keterbukaan informasi, dan kapasitas negara dalam membuktikan dirinya sendiri.
Dan di situlah letak perbedaan terbesar antara keduanya.
Catatan Kaki
Hukumonline, Mantan Bupati Divonis Gunakan Ijazah Palsu, 30 Juli 2012; lihat juga DetikNews, Palsukan Ijazah, Eks Bupati Sragen Divonis 11 Bulan, 30 Juli 2012.
Solopos/Espos, Kasus Ijazah Palsu, Untung Wiyono Ajukan 2 Fotokopi Ijazah SMA yang Berbeda, 8 September 2011.
Republika Online, Polda Jateng: Mantan Bupati Sragen Gunakan Ijazah Palsu, 6 September 2011.
Tribun Manado (mengutip Kompas.com), Ijazah Palsu Dua Periode, Mantan Bupati Sragen Dituntut 1 Tahun, 11 Juni 2012.
DetikNews, Palsukan Ijazah, Eks Bupati Sragen Divonis 11 Bulan, 30 Juli 2012.
