Democracy is Dead ketika Komisi Informasi Tidak Membela Keterbukaan

Democracy is Dead ketika Komisi Informasi Tidak Membela Keterbukaan 

by Dr. Bonatua Silalahi

Dalam negara demokratis, informasi publik bukan sekadar berkas atau dokumen administratif. Informasi adalah hak asasi, sumber kedaulatan rakyat, dan alat paling efektif untuk mengawasi kekuasaan. Tanpa informasi, publik menjadi buta—dan kekuasaan akan bergerak tanpa kontrol.

Karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU/14/2008): untuk memastikan negara tidak boleh menutup diri dari rakyatnya.

Namun ada pertanyaan mendasar yang menguji jantung demokrasi:

Apa yang terjadi apabila lembaga yang seharusnya menjadi benteng keterbukaan justru ikut menutup informasi?

Apa jadinya bila Majelis Komisioner Komisi Informasi, yang secara hukum diberi mandat untuk membela keterbukaan, justru memihak badan publik yang menutup informasi tanpa dasar yang sah?

Jawabannya sederhana tetapi menghancurkan:

🔥 Democracy is Dead. 

Demokrasi tidak selalu mati dengan kudeta atau senjata. Kadang ia mati pelan-pelan melalui penutupan informasi yang direstui oleh lembaga yang semestinya menjaganya.

Ketika Komisi Informasi:

• menerima alasan pengecualian tanpa Uji Konsekuensi,
• mendukung penutupan tanpa dasar,
• menolak prinsip “informasi pada dasarnya terbuka”,

maka pada saat itu:

Rakyat kehilangan mata. 

Pengawasan publik lumpuh. 

Negara menjadi gelap.

Dan demokrasi berhenti bernapas.

Karena: 

Tanpa keterbukaan—tidak ada akuntabilitas. 

Tanpa akuntabilitas—tidak ada kontrol publik. 

Dan tanpa kontrol publik—tidak ada demokrasi.

Tidak ada demokrasi tanpa keterbukaan informasi. 

Tidak ada keterbukaan informasi tanpa Komisi Informasi yang tegak memihak publik.

Itulah mengapa setiap sidang sengketa informasi bukan hanya sengketa administratif, tapi pertarungan mempertahankan denyut demokrasi.

Penegasan Rektor UGM Tentang Ijazah Joko Widodo

RINGKASAN STRUKTUR PERNYATAAN REKTOR UGM (Ova Emilia)

Isu: Klarifikasi publik UGM mengenai IJAZAH JOKO WIDODO

1. Status Penerimaan Mahasiswa

• UGM menyatakan Joko Widodo diterima sebagai mahasiswa UGM dan terdaftar pertama kali 28 Juli 1980.

• UGM memiliki bukti penerimaan, termasuk pengumuman di Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980.

2. Registrasi Awal

• Menjalani registrasi sesuai prosedur, dengan formulir pendaftaran, pernyataan mahasiswa baru, dan dokumen administratif lain.

• Data terdokumentasi dalam Buku Induk Angkatan 1980.

3. Perkuliahan dan Dosen Pembimbing

• Kuliah di Fakultas Kehutanan UGM.

• Dosen Pembimbing Akademik: Kasmujo (sudah purna tugas tetapi tetap dapat dihubungi UGM).

4. Program Sarjana Muda (1983) → Transisi Program Sarjana

• Tahun 1983, Jokowi menyelesaikan evaluasi Program Sarjana Muda, pada periode transisi.

• Program Sarjana Muda saat itu disatukan menjadi Program Sarjana.

5. Skripsi dan Pembimbing Skripsi

• Menyelesaikan skripsi dibimbing oleh Ahmad Soemitro/Sumitro.

• Penulisan nama pembimbing ada dua versi: oe dan u → UGM menyatakan keduanya sah dan dipakai dalam dokumen resmi.

6. Kelulusan

• Lulus 23 Oktober 1985 dengan IP di atas 2,5 (batas minimum).

• Menerima Ijazah Asli dari UGM.

7. Tanggung Jawab atas Ijazah Asli

• Setelah diberikan, segala hal terkait Ijazah Asli sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pemilik ijazah, termasuk opsi untuk menunjukkan ke publik atau tidak.

8. Isu Foto Berkacamata di Ijazah

• UGM menyatakan yang dilarang itu kacamata hitam, bukan semua kacamata.

• Merujuk pada pengumuman Pembantu Rektor Bidang Pendidikan & Pengajaran tanggal 3 November 1984.

• UGM menyatakan memiliki arsip ijazah lain dari periode itu yang fotonya juga menggunakan kacamata.

Penutup

• UGM menegaskan bahwa pernyataan ini disampaikan sebagai tanggung jawab institusi akademik untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk membela pihak manapun.

Transkrip

0.00 Saya Ova Emilia, Rektor Universitas

0.03 Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo

0.07 masih menjadi perdebatan di masyarakat.

0.10 UGM telah dan selalu konsisten

0.13 menyampaikan informasi sesuai dengan

0.16 data akademik dan porsi kewenangannya.

0.19 Berikut adalah penegasan atas apa yang

0.22 sudah disampaikan sebelumnya sebagai

0.25 klarifikasi dan bentuk tanggung jawab

0.28 UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa

0.32 yang bernama Joko Widodo dan terdaftar

0.36 pertama kali tanggal 28 Juli 1980.

0.41 UGM memiliki bukti penerimaannya.

0.44 Pengumuman tersebut juga dapat dilihat

0.47 di koran kedaulatan rakyat pada tanggal

0.50 18 Juli 1980.

0.54 Kedua, Joko Widodo menjalani proses

0.58 registrasi sebagaimana seharusnya dengan

1.01 berbagai dokumen seperti formulir

1.03 registrasi dan pernyataan atau janji

1.06 yang bersangkutan sebagai mahasiswa

1.08 baru. Data yang bersangkutan juga

1.10 didokumentasikan

1.12 dalam buku induk angkatan 1980.

1.16 Yang ketiga, Joko Widodo menjalani

1.19 kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan

1.22 dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo.

1.26 Saat ini beliau sudah purna tugas namun

1.30 masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat,

1.34 tahun 1983

1.36 Joko Widodo menyelesaikan evaluasi

1.39 program sarjana muda yang pada saat itu

1.43 ada dalam masa transisi dan programnya

1.46 disatukan menjadi program sarjana. Lima.

1.50 Joko Widodo menyelesaikan pendidikan

1.53 sarjananya dan menyusun skripsi di bawah

1.57 bimbingan Bapak Ahmad Sumitro.

2.01 Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua

2.04 bentuk, yaitu Sumitro menggunakan OE dan

2.09 Sumitro menggunakan huruf U.

2.13 Dan kedua ejaan tersebut sah serta

2.16 digunakan dalam dokumen resmi. En Joko

2.21 Widodo lulus program sarjana pada

2.24 tanggal 23 Oktober 1985

2.28 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang

2.33 memang merupakan indeks prestasi

2.36 minimal. Tujuh. Joko Widodo telah

2.39 menerima ijazah asli sesuai ketentuan.

2.44 Sejak itu, segala hal yang terkait

2.48 ijazah tersebut termasuk keputusan

2.51 menunjukkan kepada publik atau tidak

2.54 merupakan tanggung jawab yang

2.57 bersangkutan.

2.58 Delapan.

3.00 Terkait foto ijazah Joko Widodo

3.02 berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa

3.06 itu yang dilarang adalah foto diri

3.10 dengan kacamata hitam.

3.14 Hal ini sesuai dengan pengumuman yang

3.16 dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang

3.19 pendidikan dan pengajaran, penelitian

3.22 dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3

3.25 November 1984.

3.29 UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya

3.33 yang menunjukkan foto diri berkacamata.

3.38 Ilan pernyataan ini untuk menyampaikan

3.42 kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan

3.46 tidak untuk membela satu pihak pun

3.51 secara tidak proporsional.

3.54 Sekian, terima kasih.

Dokumen Jokowi Dihilangkan KPU Bonatua Silalahi Bongkar Fakta

BREAKING NEWS - Sidang KIP Sengketa Informasi Ijazah Jokowi-Gibran, Gugatan Bonatua Silalahi

[FULL] Ditetapkan Tersangka, Roy Suryo 'CS' Melawan | iNTERUPSI

Roy Suryo Dipanggil Polisi, Segera Ditahan? | INDONESIA KITA

Roy Suryo CS Tersangka, Babak Akhir Polemik Ijazah Jokowi? | Head to Head With Elvira

Full Fakta Baru Ijazah Jokowi & Nasib Roy Suryo CS Setelah Jadi Tersangka! | Rakyat Bersuara 11/11

Bonatua: Fakta Arsip Ijazah Jokowi Tidak Ada di ANRI, Itu yang Membuat Curiga | THT Pagi

Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Gugat Lembaga Kearsipan DKI Jakarta

🔴Live TRIJAYA | SOLUSI UTANG KERETA CEPAT WHOOSH | Hot Topik Pagi

KI PUSAT PERIKSA ROY SURYO DAN YULIANTO SEBAGAI AHLI DALAM SENGKETA INFORMASI IJAZAH JOKOWI

Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Andi Azwan: Kebenaran Ijazah Bersifat Mutlak

PKPU Nomor 19 Tahun 2023: Ketika Regulasi Pemilu Berubah Arah Politik

 

⚖️ PKPU Nomor 19 Tahun 2023: Ketika Regulasi Pemilu Berubah Arah Politik

Oleh: Dr. Bonatua Silalahi (Doktor Kebijakan Publik)
ontologibangsaindonesia.blogspot.com

---

🏛️ Pengantar

Perubahan peraturan pemilu sering kali dianggap sekadar penyempurnaan teknis. Namun, tidak demikian halnya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU/19/2023).
Jika ditelusuri dengan cermat, peraturan ini bukan hanya revisi administratif dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 (PKPU/22/2018), melainkan pergeseran arah hukum dan politik dalam sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Tulisan ini menelusuri kronologi, perubahan substansi, dan implikasi hukumnya—serta mengapa revisi ini menjadi sorotan publik, terutama pada pasal yang membuka pengecualian terhadap bukti kelulusan pendidikan menengah atas.

---

🗓️ Identitas Regulasi

Aspek	PKPU/22/2018	PKPU/19/2023
Judul Lengkap	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tanggal Penetapan	31 Agustus 2018	23 Oktober 2023
Tanggal Pengundangan	6 September 2018 (Berita Negara RI No. 1101/2018)	25 Oktober 2023 (Berita Negara RI No. 1036/2023)
Ketua KPU yang Mengesahkan	Arief Budiman	Hasyim Asy’ari
Konteks Politik	Menjelang Pemilu 2019	Menjelang Pemilu 2024

Kedua PKPU ini sama-sama mengatur mekanisme pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, konteks politik dan tekanan hukum di baliknya sangat berbeda. Tahun 2018, KPU masih berperan sebagai pelaksana teknis pemilu yang relatif steril dari kontroversi hukum. Tahun 2023, KPU berada di bawah sorotan publik karena dua isu besar: putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang usia calon, dan dugaan inkonsistensi verifikasi ijazah calon.

---

⚙️ Perbandingan Substansi Pokok

Aspek	PKPU/22/2018	PKPU/19/2023	Analisis
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU/7/2017)	Sama, ditambah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023	Menyesuaikan putusan MK terkait batas usia 40 tahun bagi calon presiden/wakil presiden.
Syarat Administratif	Pasal 13 huruf m: menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh instansi penerbit.	Pasal 18 ayat (1) huruf m tetap sama, tetapi ditambah ayat (3) yang menyatakan pengecualian bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.	Perubahan paling kontroversial karena mengubah struktur logika pendidikan formal yang telah diatur dalam UU/7/2017.
Usia Calon	Minimal 40 tahun tanpa pengecualian.	Minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.	Penyesuaian terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
Verifikasi Ijazah	Wajib menyerahkan salinan terlegalisasi dan dapat diverifikasi.	Tidak mewajibkan klarifikasi ke perguruan tinggi penerbit.	Menurunkan standar keabsahan administratif dokumen publik.
Metode Pendaftaran	Manual di kantor KPU RI.	Elektronik melalui SILON dan fisik (hybrid).	Adaptasi teknologi, tetapi meningkatkan risiko manipulasi digital.

---

📜 Kronologi Pembentukan PKPU/19/2023

Proses penyusunan PKPU/19/2023 tidak sepenuhnya transparan di mata publik. Berdasarkan penelusuran terhadap arsip JDIH KPU dan pemberitaan media nasional, diperoleh garis waktu berikut:

1. Akhir September 2023 — Rancangan PKPU mulai dibahas internal KPU, menindaklanjuti hasil Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka ruang bagi calon di bawah 40 tahun.

2. Awal Oktober 2023 — Rancangan PKPU dikonsultasikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi. Tidak ada catatan publik mengenai uji publik sebagaimana lazim dilakukan sebelumnya.

3. 9 Oktober 2023 — KPU menggelar rapat pleno internal untuk menetapkan naskah akhir rancangan PKPU.

4. 23 Oktober 2023 — Ketua KPU Hasyim Asy’ari menandatangani naskah final PKPU/19/2023.

5. 25 Oktober 2023 — PKPU/19/2023 diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1036 Tahun 2023.

Tidak ditemukan publikasi resmi mengenai berita acara pleno KPU, risalah konsultasi publik, atau pendapat masyarakat dalam penyusunan peraturan ini. Padahal, menurut prinsip good governance dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU/25/2009), setiap perubahan kebijakan publik wajib melewati mekanisme partisipasi masyarakat dan uji konsekuensi kebijakan.

---

⚖️ Analisis Kebijakan Publik dan Hukum

1. Norma Baru yang Melampaui Undang-Undang (Ultra Vires)
   Pasal 18 ayat (3) PKPU/19/2023 menambahkan norma baru yang tidak terdapat dalam UU/7/2017.
   Artinya, KPU tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi justru menciptakan norma hukum baru yang bersifat substantif. Ini melanggar asas lex superior derogat legi inferiori, di mana peraturan teknis tidak boleh menambah atau mengurangi isi undang-undang.

2. Pelemahan Prinsip Verifikasi Administratif
   Ketika PKPU/22/2018 mewajibkan penyerahan ijazah yang dilegalisasi dan dapat diverifikasi, PKPU/19/2023 tidak lagi memerintahkan KPU untuk melakukan klarifikasi ke universitas penerbit.
   Hal ini melemahkan fungsi pengawasan administratif dan membuka ruang fraud dokumen publik.

3. Keterbukaan Informasi yang Terkunci
   Dokumen ijazah yang diserahkan ke KPU merupakan dokumen publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU/14/2008).
   Namun, tidak ada mekanisme transparansi publik untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. KPU justru menambahkan klausul pernyataan bermaterai yang membatasi hak publik untuk memeriksa.

4. Aspek Politik Hukum
   Secara substansial, PKPU/19/2023 memperlihatkan kecenderungan politisasi lembaga penyelenggara pemilu.
   Ketentuan “pengecualian ijazah SMA” dan “penyesuaian usia” dibuat tepat menjelang tahapan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, yang secara politis menguntungkan pihak tertentu.
   Ini menggeser posisi KPU dari pelaksana teknis menjadi aktor politik dalam kebijakan hukum pemilu.

---

📚 Implikasi terhadap Integritas Pemilu

Revisi PKPU/19/2023 menimbulkan sedikitnya tiga konsekuensi serius:

1. Krisis Kepercayaan Publik terhadap KPU.
   Ketika lembaga penyelenggara pemilu mengubah norma substantif, publik mulai meragukan independensinya.

2. Potensi Sengketa Hukum di Masa Depan.
   Pasal 18 ayat (3) berpotensi digugat ke Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

3. Menurunnya Standar Etika Birokrasi Pemilu.
   Tanpa kewajiban verifikasi ijazah ke lembaga penerbit, standar administrasi calon pejabat publik menjadi lebih rendah dari standar ASN biasa.

---

🧩 Penutup

Dari sisi kebijakan publik, PKPU/19/2023 adalah pergeseran paradigma, bukan sekadar revisi.
Ia menunjukkan bahwa di Indonesia, peraturan teknis pun dapat diarahkan oleh kepentingan politik.
Ketika hukum dijalankan tanpa uji publik, tanpa berita acara yang terbuka, dan tanpa akuntabilitas administratif, maka yang sesungguhnya berubah bukan hanya pasalnya—tetapi juga fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

“Hukum adalah kebijakan publik yang telah dilembagakan.”
Dan ketika kebijakan publik disusupi oleh kepentingan politik,
maka hukum kehilangan rohnya.

---

📖 Referensi

1. PKPU/22/2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. PKPU/19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

3. UU/7/2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

5. UU/14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. UU/25/2009 tentang Pelayanan Publik.

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU/37/2008).

---

🕊️ Salam Keterbukaan
Dr. Bonatua Silalahi
(Doktor Kebijakan Publik)

Dapat Salinan dari KPU, Roy Suryo: Ijazah Jokowi 99,9 Persen Palsu | Head To Head With Elvira